Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat mengenai progres pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2024 serta rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/04/2024). Dalam pertemuan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan perkembangan usulan kebutuhan ASN yang akan ditempatkan di IKN, serta pembahasan mengenai Talenta Nasional IKN dan rekrutmen Calon ASN 2024.
Menteri Anas mengimbau agar Kementerian PANRB dan BKN mengintensifkan kerja sama dan pendampingan untuk mempercepat proses penginputan rincian usulan kebutuhan ASN. Ini termasuk dalam rangka persiapan pengisian kebutuhan di IKN yang merupakan proyek ambisius pemerintah Indonesia.
Hadir dalam rapat tersebut beberapa pejabat penting baik secara langsung maupun virtual, diantaranya Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, dan Deputi-Deputi terkait dari Kementerian PANRB serta BKN. Kehadiran mereka menandai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan proyek besar ini.
Baca juga: Menpan RB: Pemerintah Siapkan Tunjangan Khusus dan Apartemen Bagi ASN yang Bertugas di IKN
“Kami telah mencapai progres yang signifikan dalam pengadaan ASN dan pemindahan ke IKN. Langkah ini tidak hanya tentang pemindahan fisik, tetapi juga preparasi sumber daya manusia yang akan mendukung operasional pemerintah di ibu kota baru. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas kami,” ungkap Menteri Anas.
Menurut Menteri Anas, koordinasi yang erat antara Kementerian PANRB dengan BKN dan instansi lainnya adalah kunci untuk memastikan bahwa semua persiapan berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Beliau menekankan pentingnya proses ini untuk memastikan bahwa IKN siap beroperasi dengan dukungan penuh dari aparatur sipil negara yang kompeten dan efisien.
Pemindahan ASN ke IKN diharapkan akan membawa dinamika baru dalam pelayanan publik dan pengembangan kebijakan di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pusat administrasi yang lebih efisien dan modern.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
