Jakarta – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa (09/03/2024).
Bahlil mengatakan kedatangan dirinya Ke Bareskrim Polri untuk membuat laporan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terkait kasus dugaan pungutan liar izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga dilakukan oleh seseorang yang mengaku dari kementriannya.
Sebelumnya, Bahlil menyebutkan dirinya telah melaporkan pemberitaan di majalah dan siaran salah satu media nasional ke Dewan Pers.
“Saya datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi komitmen saya dalam rangka meluruskan berita yang terindikasi bahwa di kementerian saya ada yang mencatut nama saya lewat proses perizinan pemulihan IUP,” ujar Bahlil Lahadalia.
“Kemarin, dari Dewan Pers sudah menjatuhkan hukuman (dikoreksi) memberikan rekomendasi kepada tempo untuk meminta maaf dan memberikan hak jawab karena melanggar pasal 1,” tambahnya.
Baca juga: Sampul Tempo Tidak Akurat Dewan Pers Minta Bahlil Lebih Terbuka
Bahlil mengaku merasa dirugikan atas pencemaran namanya, sehingga melaporkan ke Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum.
“Hari ini saya, sebagai bentuk keseriusan saya, untuk merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, saya minta untuk dilakukan proses secara hukum. Transparan saja, jadi sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan saya dalam pro aktif untuk melakukan proses apa yang diberitakan kemarin di Tempo,” cetusnya.
Menurutnya, laporan yang dilayangkan dirinya bisa membersihkan nama baiknya dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa ia tidak terlibat atas dugaan kasus itu.
Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk menelusuri narasumber media nasional yang disebut dari kementriannya.
“Tapi, saya tidak mengadu Tempo-nya ya, tidak. Saya mengadu adalah orang orang yang mencatut nama baik saya untuk meminta sesuatu. Jadi, biar tidak ada informasi simpang siur. harus kita luruskan informasi ini. Semuannya, baik di internal kementerian saya, karena dari informasi Tempo kan ada orang dalam, orang dekat, ya orang dalam orang dekat itu saya minta untuk dimintai keterangan. Sekalipun nggak jelas juga kriteria orang dalam dan orang dekat itu,” ketus Bahlil.
Ia menduga, orang tersebut masih memiliki kaitan dengan bidang tugasnya Sebagai Menteri Investasi atau BKPM.
“Saya pikir kalau orang dalam kan pasti orang-orang yang punya kaitannya dengam bidang tugas yang ada. Tapi saya yakin ini belum tentu orang dari dalam saya, karena saya punya keyakinan bahwa tidak boleh kita negative thinking kepada orang, kita tidak boleh suudzon. Ya, biar saya proses hukum berproses,” tutur Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau BKPM melaporkan konten siaran bocor alus politik yang ditayangkan di youtube dan majalah salah satu media nasional Temp ke Dewan Pers. Siaran tersebut menyoroti kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP yang membawa namanya itu. (DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
