Jakarta- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut badan Intelijen negara (BIN) tidak boleh mengawasi pergerakan partai politik (Parpol).
Menurutnya, pergerakan partai politik sepenuhnya merupakan kegiatan yang sah yang Badan Intelijen tidak boleh mengawasinya.
“Setiap kepala negara tidak salah jika disajikan data Intelijen, masalahnya data Intelijen seperti apa yang disajikan tersebut. Sekarang tidak bisa dipungkiri oleh presiden adalah data tentang pengawasan partai politik. Nah sebenarnya pergerakan partai politik ini merupakan kegiatan yang sah, bahkan badan Intelijen saja sebenarnya tidak boleh kecuali ada kegiatan kriminal dari partai politik,” kata Usman Hamid saat kegiatan Diskusi dan Media Briefing di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/9/2023).
Lebih lanjut, Usman menyebut, badan Intelijen lain seperti seperti Intelijen Strategis tidak boleh mengawasi pergerakan partai politik.
“Sementara badan Intelijen lain seperti badan Intelijen Strategis itu tidak boleh sama sekali itu hanya untuk Intelijen di luar negeri. Apalagi Intelijen TNI ya, itu hanya melekat pada satuan-satuan tempur atau teritorial tugas TNI bukan urusannya partai politik,” ujarnya.
Menurutnya, pada pernyataan presiden Joko Widodo (Jokowi) soal memegang data intelijen, ada dugaan penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Selain presiden, badan Intelijen juga diduga ikut mengawasi pergerakan partai politik yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
“Karena presiden mengindikasi bahwa itu ada urusannya politik, jangan-jangan bukan hanya presiden yang menyalahgunakan Intelijen untuk politik, tetapi badan Intelijennya seharusnya sudah harus ditinggalkan karena ini merupakan warisan Orde Baru,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan bahwa dirinya mengetahui apa yang diinginkan partai-partai politik jelang Pemilu 2024.
Statement tersebut dilontarkan Presiden Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) pada Sabtu (16/9/2023) di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat. (Ilham)
Baca: Jokowi Soal Pegang Data Intelijen, PBHI: Ada Unsur Pidana
