Jakarta- Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menyebut ada unsur pidana pada pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) soal data Intelijen partai politik (Parpol).
Hal itu diungkapkan Julius Ibrani saat kegiatan Diskusi dan Media Briefing “Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan” di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/9/2023).
“Kalau partai politik ini memang bukan sebagai sasaran, maka ini masuk ke dalam indikator penyalahgunaan. Diatur dalam Pasal 43 dan 45 Bab 9 Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen negara, maka ada pidana terhadap penyalahgunaan itu,” kata Julius Ibrani.
Lebih lanjut, Julius menyebut, penyalahgunaan tersebut masuk ke dalam unsur pidana lantaran dapat membatasi kemerdekaan diri seseorang.
“Itu yang paling Fundamental dalam negara demokrasi, yaitu kebebasan dalam kemerdekaan diri. Partai politik itu organisasi yang isinya manusia, dan didalam manusia-manusia itu menempel kemerdekaan diri,” ungkapnya.
Menurutnya, partai politik tidak bisa dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
“Partai politik ini bukan ancaman nasional kecuali partai politik ini korupsi dengan menteri-menterinya atau kalau kader-kadernya melakukan aksi terorisme. Selama tidak mengancam keamanan nasional, itu tidak masuk dalam sasaran badan Intelijen,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melontarkan statement bahwa dirinya mengetahui apa yang diinginkan partai-partai politik jelang Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) pada Sabtu (16/9/2023) di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat. (Ilham)
