Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka suara soal KPU RI menutup diagram perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) ditengah melejitnya suara PSI.
“Memang kami banyak berdiskusi dengan jajaran internal termasuk juga dengan teman-teman PPP, Perindo dan Hanura. Ini sudah menyangkut persoalan yang sangat serius, menyangkut ketika etika dan moral saja dilanggar, ketika hukum saja dilanggar pada saat proses Pemilu, bagaimana kemudian mengamankan suara-suara bisa dijaga,” kata Hasto saat diwawancarai di Universitas Indonesia, Depok, pada Kamis (07/03/2024).
Hasto menyebut, penutupan diagram hasil Pilpres dan Pileg pada Sirekap juga bisa menjadi upaya mengkerdilkan suara dari pasangan Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.
Selain itu, pada Pemilu tahun ini suara dari partai PPP juga seharusnya diatas survei lantaran memiliki sebaran yang luas.
“Sehingga terjadi upaya yang menjadi pendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu, kemudian mencoba untuk dikerdilkan. Contohnya PPP, padahal PPP ini perolehan suaranya selalu diatas hasil survei karena sebarannya yang jauh lebih luas,” jelasnya.
Baca juga: Soal Ganjar Dilaporkan Ke KPK, JK: Banyak Kepentingan Politik
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, seharusnya PPP menjadi partai Islam terkuat pada tradisi politik di Indonesia. Namun karena adanya kepentingan dari Presiden Jokowi untuk mendorong PSI, sejarah tersebut malah dihilangkan.
“Fraksi kultural sebagai partai Islam lambang Ka’bah sangat kuat. Sehingga muncul jangan sampai ini dari Pak Jokowi ini karena kepentingan mendorong PSI kemudian menghilangkan sejarah partai Ka’bah didalam tradisi politik kita,” ungkapnya.
Hasto menegaskan, agar pemerintah seharusnya tidak khawatir terhadap demokrasi dan penggunaan hak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Ini yang sangat dikhawatirkan. Maka stop kecurangan. Pemerintah gak boleh khawatir, ini proses demokrasi yang seharusnya semua terbuka untuk dilakukan evaluasi. Termasuk penggunaan hak DPR RI seperti hak angket,” tegasnya. (Ilham)
Baca informasi menarik lainnya di Google News
