Jakarta – Menjelang pembacaan putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan telah menerapkan prosedur ketat untuk menjaga kerahasiaan rapat pemusyawaratan hakim (RPH). Juru bicara MK, Fajar Laksono, menegaskan tidak adanya kebocoran informasi adalah prioritas utama.
Fajar mengungkapkan bahwa proses RPH dijalankan dengan keamanan maksimal. “Kami telah menyiapkan ruang khusus yang sangat terbatas aksesnya. Tidak semua orang bisa masuk, bahkan hakim pun diwajibkan untuk tidak membawa alat komunikasi apapun,” jelas Fajar di Jakarta.
Kebijakan ini diambil menyusul spekulasi yang beredar tentang komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan salah satu hakim MK. Presiden diduga menanyakan keputusan yang akan diambil terkait sengketa Pilpres. Namun, Fajar menegaskan bahwa ia tidak memiliki informasi mengenai peristiwa tersebut.
Baca juga: Rekor Jumlah Amicus Curiae dalam Perkara PHPU Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi
“Saya tidak tahu menahu soal itu. Tanyakan saja pada yang menyebarkan rumor,” ucap Fajar ketika ditanya wartawan.
Proses RPH masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Ahad, 22 April 2024, dengan delapan hakim konstitusi terlibat dalam persidangan. Keamanan dan integritas proses menjadi fokus utama, terutama setelah insiden pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman yang tidak lagi menangani perkara ini.
MK dijadwalkan akan mengumumkan keputusan pada Senin, 22 April 2024 pukul 09.00. “Semua persiapan telah kami lakukan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan,” tutup Fajar, memberikan penegasan akan komitmen MK dalam menjaga integritas keputusan yang sangat krusial ini.(DN)
Baca informasi menarik dari Google Berita
