Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengeluarkan Surat Edaran Kemenag No. SE.2 tahun 2024 yang mengatur tentang Kegiatan Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Empat Program Prioritas Pemerintah.
Program-program prioritas tersebut meliputi penanganan stunting, penghapusan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan konservasi lingkungan hidup.
Menurut Wibowo Prasetyo, Staf Khusus Menteri Agama untuk Media dan Komunikasi Publik, surat edaran ini dikeluarkan untuk meningkatkan peran aktif penyuluh agama dan penghulu serta mempercepat realisasi dari program-program tersebut.
“Sejak kepemimpinan Gus Men Yaqut, Kemenag telah aktif dalam mendukung program-program prioritas pemerintah dengan sejumlah inovasi yang kini mulai membuahkan hasil,” ucap Wibowo dalam sesi pembekalan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (17/04/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut Akhmad Fauzin, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi, Komang Sri Marheni, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Bali, serta berbagai pejabat lainnya, penyuluh agama, penghulu, dan pengawas lembaga pendidikan agama.
Sebagai contoh, dalam usaha penurunan stunting, Kemenag memanfaatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK). Penyuluh agama dan penghulu KUA berperan sebagai agen utama dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan perkawinan. Para guru pendidikan agama dan akademisi di universitas keagamaan turut memberikan wawasan kepada masyarakat.
“Kami melibatkan sekitar 9 ribu penghulu dan 50 ribu penyuluh agama dalam penyuluhan kesehatan melalui khutbah, ceramah, dan tausiyah keagamaan, yang sangat efektif karena mereka adalah tokoh yang dihormati dalam masyarakat,” jelas Wibowo.
Wibowo juga menambahkan bahwa Kemenag berkolaborasi dengan BKKBN dan BRIN untuk mengedukasi calon pengantin tentang pencegahan stunting melalui program bimbingan perkawinan.
Kemenag juga telah melatih 3.200 fasilitator untuk program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang akan menjadi wajib mulai akhir Juli 2024.
“Kami berupaya sinergi antar-sektor dan alhamdulillah, tingkat prevalensi stunting terus menurun. Target kami adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024,” kata Wibowo.
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi
Dalam rangka penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, Kemenag mengoptimalkan gerakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) yang memiliki potensi mencapai Rp 327 Triliun. Upaya lain adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK untuk membuka pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global.
Di bidang pendidikan, Kemenag menyediakan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), yang mencakup lebih dari 2,3 juta siswa madrasah dan mahasiswa PTKN setiap tahun.
Wibowo juga menekankan pentingnya Ziswaf dalam pemberdayaan ekonomi umat, dan menyebutkan bahwa Kemenag telah mendirikan 1.000 kampung zakat. Ini bertujuan tidak hanya untuk pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan peningkatan literasi zakat.
Lebih lanjut, Wibowo menyatakan bahwa Kemenag bersama Bappenas sedang mengkaji regulasi untuk menggunakan d
ana Ziswaf dalam pembangunan keagamaan Islam dan telah menerbitkan lebih dari 1,6 juta sertifikat halal sejak 2021 melalui mekanisme self-declare.
Konservasi Lingkungan Hidup
Di bidang lingkungan, Kemenag telah memulai berbagai inisiatif, seperti pengembangan Fiqih Lingkungan dan Fiqih Peradaban yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Ada juga pengembangan Pesantren Ekologi dan pendidikan pelestarian lingkungan melalui rumah ibadah dan KUA.
Wibowo menyebutkan bahwa banyak lembaga pendidikan agama telah menerima penghargaan di bidang lingkungan, menunjukkan komitmen Kemenag dalam pelestarian alam.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
