Jakarta – Mengenai perkembangan penanganan kondisi kesehatan penyelenggara pemilu 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebutkan ada 71 penyelenggara pemungutan suara (PPS) yang meninggal dunia.
“Sesuai catatan kami, yang meninggal dunia ada 71 orang,” kata Hasyim Asy’ari saat jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (19/02/2024).
Hasyim menambahkan, data penyelenggara pemilu yang meninggal itu dikumpulkan antara 14 Februari 2024 hingga 18 Februari pukul 23:59 WIB.
Dijelaskannya, penyelenggara pemilu yang meninggal merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan panitia pemilihan lingkungan sekitar (PPK).
“Dengan rincian anggota PPK satu orang di tingkat kecamatan, anggota KPPS di kelurahan empat orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan suara di TPS ada 24 orang,” ujarnya
Selain itu, Hasyim juga menyampaikan soal penyelenggara pemilu yang jatuh sakit. Menurut data yang dikumpulkan, jumlahnya lebih dari 4.500.
Baca juga: Berusia Belasan Tahun 1 Lagi Petugas KPPS Meninggal Dunia
“Untuk yang sakit 4.567 orang dengan rincian di tingkat kecamatan (PPK) 136 orang, di tingkat PPS desa/kelurahan ada 696 orang, anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, Linmas yang sakit ada 364 orang,” jelasnya.
Hashim mengatakan penyelenggara pemilu yang meninggal akan menerima kompensasi setelah verifikasi dan kelengkapan dokumen. Besaran santunan sebesar 36 juta rupiah.
Sejauh ini, santunan telah diberikan kepada empat anggota badan khusus di antara 71 orang yang meninggal dunia, ujarnya.
Tambahan data diberikan anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, yang mengungkap sebanyak 13 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia selama pelaksanaan Pemilu 2024.
“14 orang [meninggal dunia] dari 14-19 Februari 2024. Saat ini yang masih proses terus laporannya dinamis masuk ke kami terus,” ucap Herwyn Malonda.
Dengan demikian, total anggota Badan Ad Hoc Pemilu 2024 yang meninggal hingga data terbaru adalah 84 orang.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkap penyebab tewasnya 84 anggota Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau badan ad hoc saat proses pemungutan suara calon presiden dan wakil presiden (paslon), sebagai serta calon legislatif.
Berdasarkan data terkini Kementerian Kesehatan RI, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi bagi penyelenggara pemilu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 19 orang, disusul penyebab yang masih terkonfirmasi, yaitu kecelakaan dan darah tinggi.
Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 6,8 juta petugas Pemilu 2024 menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menduduki jabatannya. Namun, hanya 6,4 juta orang yang dinyatakan sehat dan tidak berisiko tinggi.
Baca juga: Diduga Kelelahan 4 Petugas Pemungutan Suara Meninggal Saat Bertugas
“400.000 orang ini termasuk kelompok risiko tinggi. Tapi masih banyak yang lolos,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
“Risiko paling tinggi adalah darah tinggi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengidap darah tinggi. Jadi, harap kendalikan pola makan dan jangan terlalu banyak mengonsumsi garam, gula, dan lemak. Kalau bisa, kurangi kebiasaan merokok,” tambah Budi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan salah satu penyebab utama sakit dan meninggalnya anggota badan ad hoc Pemilu 2024 adalah kelelahan lembur.
“Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu dihitung jumlah suara maksimal hingga pukul 12.00,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.
Namun kemarin MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan memberi tambahan waktu 12 jam (waktu penghitungan ulang suara) di hari kedua. Totalnya sekitar 33 jam, belum lagi persiapan sebelum pemungutan suara, tambahnya.
Tito mengatakan, putusan MK mengatur penghitungan suara harus dilakukan tanpa gangguan. Namun, anggota badan ad hoc Pemilu 2024 tidak memahami hal ini dengan baik, dan para pejabat berpendapat bahwa keputusan tersebut berarti kerja tanpa henti.
Baca juga: Sistem Ngaco, Bawaslu Rekomendasikan Publikasi Real Count KPU Dihentikan Sementara
“Nah, ada alasan yang terkadang teman-teman kurang pahami, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penghitungan suara tetap berjalan tanpa gangguan,” jelas Tito.
Tanpa istirahat, ini diartikan dengan tidak boleh berpindah tempat, yakni terus menerus, padahal menurut peraturan Kementerian Kesehatan, idealnya manusia harus bekerja maksimal 10 jam terus menerus. Nah, ini salah satu hal yang bisa menyebabkan kelelahan,” lanjut Tito.
Tito menegaskan, petugas sebenarnya disarankan untuk istirahat ketika mulai merasa lelah. Sebab, banyaknya anggota yang bertugas memungkinkan pekerjaan dilakukan secara bergiliran ketika ada yang sedang istirahat.
“Bukan berarti individu itu bekerja terus-menerus. Prosesnya masih berjalan, ada perhitungannya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, ada yang capek, ada yang ngantuk, boleh istirahat,” kata Plt. . Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sementara teman-temannya sedang mengerjakan tugasnya. Itu pemahaman yang kami sampaikan agar mereka paham, kalau lelah bisa istirahat, lanjutnya. (DN)
