Bandarlampung– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mulai mengoptimalkan media sosial (medsos) untuk menyampaikan informasi pemilu dan pemilihan kepada masyarakat.
“Kami menyadari betul bahwa di Pemilu 2024 nanti, 60 persen adalah pemilih muda yang menggandrungi media sosial dan teknologi,” kata Anggota KPU Lampung, Antoniyus Cahyalana, di Bandarlmpung, Jumat.
Ia pun mewajibkan badan ad hoc pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki media sosial guna menyosialisasikan informasi kepemiluan.
Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial juga diharapkan mampu menumbuhkan ruang demokrasi di ruang digital untuk menangkal berita hoaks tentang pemilu dan pemilihan.
“Bisa kita bayangkan, ribuan akun media sosial badan ad hoc KPU Lampung secara serentak akan menyebarkan konten-konten medsos terkait dengan kepemiluan, sehingga diharapkan dapat menangkal berita hoaks yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan memengaruhi partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024,” kata dia.
Terutama, lanjut dia, informasi hoaks yang mendiskreditkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu.
“Karena pada pemilu 2019, beberapa komunitas menggagap bahwa demokrasi bukan jalan terbaik, sehingga tidak ikut pemilu,” ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, KPU Lampung juga memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih disabilitas bekerjasama sama dengan komunitas disabilitas seperti Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni).
Kerja sama ini tidak terbatas pada kelompok masyarakat sipil saja, tapi juga stakeholder terkait seperti TNI/Polri, BIN, Kejaksaan Agung, dan civitas akademika lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
“Kemudian juga kami partai politik ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipator dalam pemilu nanti,” kata dia. (Red DN/Ant)
