Jakarta– Demi memajukan Indonesia, presiden Jokowi telah membangun berbagai proyek sebagai konektivitas antar daerah. Namun sayangnya, masih banyak proyek yang mangkrak era Jokowi yang diakibatkan berbagai alasan.
Proyek Mangkrak bukan berarti tidak selesai dikerjakan, melainkan juga sudah berhasil dibangun tetapi belum beroperasi secara maksimal. Inilah yang akhirnya berpotensi merugi karena proyek tersebut sudah tidak produktif untuk memberikan keuntungan.
Infrastruktur yang dibangun Jokowi terancam mangkrak disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab adalah tingkat studi kelayakan yang rendah (feasibility study) sebelum pengerjaan proyek. Pemerintah bertindak cepat, tetapi tidak mempertimbangkan studi yang komprehensif.
1. Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu)
Salah satu proyek yang mangkrak era Jokowi yaitu pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Pembangunan tol sepanjang 60,10 km ini terdiri dari 6 seksi dan memakan biaya konstruksi Rp5,5 triliun.
Dari ke 6 seksi, untuk seksi 1 dan 2 ditangani oleh pemerintah karena masih bagian dari VGF (variability grap fund). Sedangkan seksi ke 3 sampai 6 ditangani oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yaitu PT Citra Karya Jabar Tol.
Masalah utama dari proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu karena warga setempat tidak mau menjual tanahnya. Ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu sehingga proses pembebasan lahan menjadi semakin lama.
2. Bandara Kertajati
Pembangunan Bandara Kertajati dimulai sejak tahun 2013 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp4,91 triliun. Dana pembangunan bandara ini bersumber dari APBD, APBN, KPBU, dan BUMPD.
Landasan pacunya mencapai 3.000 meter sehingga mampu menampung pesawat besar seperti Boeing 777. Kapasitas totalnya hampir 30 juta penumpang per tahun dan akan terus dioptimalkan oleh Pemprov Jawa Barat.
Sayangnya, bandara yang ingin dijadikan sebagai destinasi penerbangan baru ini telah gagal total. Alasannya karena lokasinya yang jauh dari pusat kota sehingga sepi peminat. Puncaknya saat pandemi, hampir tidak ada penerbangan yang dilakukan melalui bandara ini.
Bandara Kertajati sudah tidak difungsikan secara maksimal dan hanya dijadikan tempat parkir pesawat. Kini sudah berubah total menjadi tempat untuk hunting dan foto pre-wedding.
3. Tol Manado-Bitung
Proyek yang mangkrak era Jokowi selanjutnya adalah pembangunan tol Manado-Bitung. Pembangunannya dimulai tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp8,93 triliun yang bersumber dari skema KPBU.
Tol sepanjang 39 kilometer ini menghubungkan Kota Manado dan Bitung sehingga semakin mudah. Pembangunannya terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi 1 (Manado-Airmadidi) dan seksi 2 (Airmadidi-Bitung)
Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata di Kota Manado, Bitung, dan Minahasa utara. Selain itu, tentunya untuk meningkatkan lalu lintas dalam rute Manado – Bitung.
Jalan tol ini akan dijadikan akses utama menuju Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Bitung. Sampai detik ini, pembangunan tol yang berhasil dikebut hanyalah pemasangan peralatan gerbang tol Bitung.
4. Bandara Yogyakarta
Bandara ini sebenarnya adalah pengganti Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta yang kelebihan kapasitas penumpang. Lokasinya berada di Palihan, Kec Temon, Kab Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tentunya sangat luas karena berdiri di atas tanah yang mencapai 600 hektar dengan biaya Rp9 triliun. Terminalnya mencapai 210.000 meter persegi yang memiliki kapasitas hingga Rp20 juta penumpang.
Bandara Internasional Yogyakarta sudah dilengkapi jalur kereta api yang membawa penumpang menuju Yogyakarta. Pihak terkait juga sudah memasang tower airnav yang sudah pasti tahan terhadap gempa dan tsunami.
Hanya saja lokasinya mencapai 42 km dari pusat kota sehingga sulit untuk dijangkau. Penerbangannya menjadi semakin sepi karena jumlah penumpang yang terus menurun setiap tahunnya.
5. Kereta Cepat Jakarta – Bandung
Proyek yang satu ini ditangani oleh PT KCIC (Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China) yang memiliki 2 konsorsium. Pada awalnya, proyek yang mangkrak era Jokowi ini membutuhkan biaya sebesar Rp86,19 triliun.
Nilai tersebut terus membengkak hingga US$8 miliar atau setara dengan Rp113,73 triliun. Pembengkakan biaya ini muncul karena adanya beberapa faktor ketika proses pembangunan. Mulai dari pengerjaan financing cost, pengadaan lahan, dan relokasi fasos atau fasum.
Sementara itu, mangkraknya proyek kereta cepat ini juga dikarenakan sepinya penumpang. Pasalnya, jalur kereta yang sudah diubah dengan tujuan akhir pemberhentian di Padalarang. Jika ingin sampai ke Bandung, penumpang harus pindah dengan naik bus selama 20 menit.
Supaya tidak rugi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung membutuhkan suntikan APBN sekitar Rp10 triliun setiap tahunnya. Dana tersebut untuk memastikan bahwa kereta selalu dalam kondisi terawat meskipun sudah sepi penumpang.
6. Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban merupakan proyek yang mangkrak era Jokowi dalam bidang kelautan. Pengerjan proyek ini menggunakan skema KPBU yang membutuhkan anggaran senilai Rp43,22 triliun. Letaknya di Subang, Jawa Barat sehingga dekat dengan Bandara Kertajati.
Pembangunan pelabuhan ini adalah upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah juga berharap bahwa pelabuhan ini bisa menjadi stimulator untuk mengembangkan wilayah di Subang.
Fase pertama dari proyek ini sudah berakhir sejak 2019 dan baru diresmikan pada tahun 2020. Fase ini hanya meliputi terminal peti kemas yang memiliki dimensi 420 x 35 m dan dermaga terminal kendaraan seluas 300 m.
Setelah itu, pembangunan fase berikutnya mencakup terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 3,75 juta TEus. Pengerjaan jembatan penghubung juga hampir 69,2 % dan diprediksi selesai akhir tahun.
Namun nyatanya, pelabuhan ini masih sangat dangkal sehingga tidak mampu menampung kapal besar. Selain itu, masih belum ada akses menuju Pelabuhan Patimbang sehingga menghambat penumpang atau kendaraan yang masuk.
7. LRT Jabodetabek
LRT (Light Rail Transit) Jabodetabek melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Setidaknya terdapat 3 macam lintasan pelayanan yang memiliki 18 fase dan 51 rencana. Rencananya beroperasi pada tahun 2022, namun sudah tertunda lama sampai saat ini.
Sebelum dioperasikan untuk publik, LDR Jabodetabek yang baru melakukan uji coba justru mengalami kecelakaan. Meskipun tidak ada penumpang, tetapi ada seorang masinis yang mengalami luka ringan.
LRT Jabodetabek sudah dibangun mulai tahun 2015 dengan panjang sekitar 44 kilometer. Proyek ini dikerjakan oleh 4 BUMN yaitu PT INKA, PT KAI, PT Len Industri, dan PT Adhi Karya dengan dana Rp23,3 triliun.
8. Smelter Freeport (Pemurnian Tembaga)
Pembangunan smelter di JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate) menelan biaya Rp42 triliun. Smelter freeport adalah bentuk komitmen dari PT Freeport Indonesia dalam hilirisasi industri mineral di tanah air.
Komitmen tersebut sudah terlampir dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PTFKI. Pembangunan ini melibatkan PT Chiyoda International Indonesia dalam menangani tugas konstruksi yaitu Engineering, Procurement, dan Construction.
Smelter Freeport diprediksi mampu menghasilkan sekitar 35 ton emas setiap tahunnya dengan nilai Rp30 triliun. Meskipun demikian, tetap ada potensi kerugian jika tidak ada industri hilir untuk menampung bahan tembaga.
Potensi kerugiannya sampai 300 triliun sehingga pemerintah wajib menyuntik dana sekitar Rp10 triliun. Suntikan dana sangat dibutuhkan pabrik smelter agar tetap berjalan dengan lancar walaupun produknya tidak terserap maksimal.
Sampai saat ini masih banyak proyek yang mangkrak era Jokowi karena berbagai hal. Salah satunya dipicu oleh tingkat kelayakan studi yang rendah sebelum pengerjaan proyek. Namun, pemerintah terus berupaya menyelesaikan dan mengoptimalkan proyek tersebut. (Red DN)
