Diskursus Network – Empat Menteri yang hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dicecar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra terkait soal seringnya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jawa Tengah.
Saldi menunjukkan kertas berisi peta kunjungan Jokowi ke berbagai wilayah di Indonesia yang mencantumkan daftar perjalanan Presiden membagikan bantuan sosial atau bansos dari dua pemohon sengketa pilpres yang ajukan kepada MK.
“Apa sih kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan Presiden memilih, misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?” ucap Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.
Seperti diketahui, permohonan untuk mendapat penjelasan Menteri terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, di antaranya lewat bantuan sosial atau bansos, pengerahan kepala desa dan aparat, dan sebagainya juga datang dari paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu berasal dari mana saja?” tanya Saldi.
Sidang di Skors, Pertanyaan Saldi Tidak Dijawab
Sidang sengketa Pilpres yang digelar MK Jumat 5 April 2024 sempat diskors pada jam 11:10 WIB untuk melaksanakan sholat Jumat dan dilanjutkan Kembali pada pukul 13:00 WIB.
Empat Menteri yang hadir yaitu Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kembali menjawab pertanyaan majelis hakim.
Namun sayang pertanyaan hakim Saldi Isra terkait alasan apa pertimbangan presiden lebih banyak berkunjung ke Jawa Tengah tidak dijawab oleh para Menteri.
Menko perekonomian Airlangga Hartato dan Menkeu Sri Mulyani hanya menjawab pertanyaan Saldi terkait risiko pangan serta dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat.
“Bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan bagian dari Perlinsos, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN”, ungkap Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim Saldi isra.
Sri Mulyani lanjut menjelaskan dana operasional Presiden diatur oleh peraturan Menteri Keuangan no 48 tahun 2008, yang diubah dengan peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008.
Baca informasi menarik lainnya di Google News
