Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaku sepakat dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.
Mahfud memberikan alasan kesepakatannya sebab jika langsung dicopot dengan tidak hormat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) maka Anwar Usman bisa melakukan banding melalui pembentukan MKMK baru.
“Ada yang kecewa kenapa ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat, itu saya paham ada kekecewaan itu. tapi menurut saya itu justru putusan yang tepat, karena kalau misalnya ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk banding, dan itu berisiko, bisa dibatalkan keputusan MKMK itu,” papar Menkopolhukam, Mahfud MD di gedung Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (08/11/2023).
Mahfud menegaskan, meski dirinya sepakat untuk pemecatan karena sudah terjadi pelanggaran berat namun akan banyak spekulasi lagi jika Anwar Usman langsung dicopot sebagai hakim MK, bahkan dengan dilarang mengikuti persidangan perkara hasil pemilu membuat MK memiliki muruah kembali.
“Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat, dia gak bisa minta banding, sudah final mengikat dan berlaku sejak tadi malam, saya setuju itu kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan mkmk baru dan tidak jelas nanti siapa MKMK-nya, itu sudah benar secara praktis politis,” katanya.
Mahfud kemudian mengaku sengaja tak hadir saat para mantan hakim MK menyatakan sikap atas putusan majelis kehormatan MK, Selasa kemarin (07/11/2023) di hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Meski dirinya merupakan mantan ketua MK periode 2008 – 2013, mahfud mengaku tak mau datang lantaran dirinya merupakan salah satu kandidat calon wakil presiden. (DN-R)
