Jakarta- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), melakukan sejumlah upaya pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Komisioner Bawaslu RI, Puadi mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah strategis untuk menjaga netralitas ASN pada Pemilu mendatang.
“Langkah strategis Bawaslu, tentu secara konsisten melakukan sosialisasi dalam rangka edukasi kepada ASN untuk tidak terlibat atau dilibatkan dalam politik elektoral,” kata Puadi saat dihubungi Diskursus Network, pada Selasa (26/9/2023).
Selain itu, lanjut Puadi, pihaknya juga telah bekerjasama dengan pemerintah untuk mengawasi ASN.
“Selain itu, strategi pencegahan lain adalah membangun komunikasi dengan pihak pemerintah dan KASN untuk memperkuat kerjasama dalam pengawasan netralitas ASN khususnya dalam rangka melaksanakan surat keputusan bersama (SKB) netralitas ASN yang telah disepakati bersama,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI telah memetakan sebanyak 10 Provinsi di Indonesia yang ASNnya rawan tidak netral dalam Pemilu 2024 mendatang.
Berikut 10 Provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN berdasarkan pemetaan Bawaslu RI:
1. Maluku Utara (100)
2. Sulawesi Utara (55,87)
3. Banten (22,98)
4. Sulawesi Selatan (21,93)
5. Nusa Tenggara Timur (9,40)
6. Kalimantan Timur (6,01)
7. Jawa Barat (5,48)
8. Sumatera Barat (4,96)
9. Gorontalo (3,9)
10. Lampung (3,9)
