Pesisirbarat- Ketua Bawaslu Pesisir Barat Irwansyah mengatakan pihaknya menduga ada 12 orang anggota petugas penyelenggara Pemilu 2024, baik dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS), mendukung bakal calon anggota DPD menggunakan KTP mereka.
“Pertama kami akan melakukan penelusuran langsung dengan teman-teman KPU apakah benar nama itu sesuai dengan yang diduga,” kata Irwansyah saat dikonfirmasi di Krui, Pesisir Barat, Lampung, Sabtu.
Menurut dia, para penyelenggara pemilu tersebut antara lain dua orang anggota PPK, dan 10 orang anggota PPS yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap ke-12 orang tersebut.
“Kami akan minta keterangan terhadap yang bersangkutan, apakah namanya dicatut, atau benar dia melakukan dukungan terhadap calon yang dimaksud,” ujar dia lagi.
Dia mengatakan, para petugas PPK dan PPS tersebut yang KTP-nya ditemukan mendukung bakal calon anggota DPD RI dari hasil penelusuran Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
Sebab, kata dia, berdasarkan aturan yang ada bahwa para penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, PPK maupun PPS, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ikut serta dalam mendukung bakal calon peserta pemilu.
Pihak Banwaslu akan selalu berkoordinasi dengan KPU terkait bagaimana langkah selanjutnya.
“Kami akan koordinasikan dengan teman-teman KPU bagaimana langkah selanjutnya,” katanya pula.
Irwansyah berharap masyarakat berhati-hati untuk mengantisipasi agar identitas tidak disalahgunakan dalam memberikan dukungan ke pihak tertentu. (Red DN/Ant)
Baca: KPU Pesisir Barat Siapkan 1.037 TPS di 131 Desa dan 5 Kelurahan
