Jakarta– Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,83 persen per 29 Februari 2024 pukul 16.26.15 WIB.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (23/2/2024), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Jika menggunakan asumsi fiscal multiplier konservatif sebesar 1,5 kali dan menggunakan sumber anggaran belanja negara baru, dampak pertumbuhan ekonomi program yang membutuhkan APBN 2 persen dari PDB ini bisa memberi tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen.
Mengingat, pelaksanaan dari anggaran tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar. Airlangga melanjutkan bahwa nantinya pelaksanaan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap, yaitu untuk tahap pertama, menurutnya, program ini akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu seperti kawasan dengan tingkat stunting yang tinggi.
Tahapan ini juga bisa meredam potensi pelebaran defisit yang makin besar. Sebab, saat pembahasan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang turut memasukkan program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna awal pekan ini, defisit APBN 2025 ditarget melebar 2,48%-2,8% dari tahun ini 2,29%.
Kekhawatiran Anggaran Dikorupsi Tinggi
Kekhawatiran atas risiko korupsi dalam program makan siang gratis muncul karena banyaknya rapor merah dalam pengelolaan program skala besar, seperti kasus korupsi bantuan sosial atau bansos, dana desa, hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN].
Selain korupsi, potensi kolusi juga menjadi rentan terjadi dalam program ini. Maka, proses penunjukkan penyedia makan siang siang gratisnya harus transparan dan dapat ditelusuri latar belakangnya, apakah memiliki kedekatan dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah, ataupun dinas dan instansi pelaksana. (Red DN)
