Jakarta – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu kampanye memihak salah satu calon presiden (Capres).
“Kemarin kita dikejutkan oleh berita, bahwa dalam norma hukum boleh Bapak Presiden itu untuk berkampanye asal cuti dan tidak pakai fasilitas negara,” kata Said saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/01/2024).
Said menyebut, meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, tapi presiden merupakan milik masyarakat bukan segelintir orang atau kelompok.
“Seyogyanya Bapak Presiden menurut hemat saya tidak perlulah kampanye karena presiden apa pun alasannya milik kita semua,” ungkapnya.
“Pembacaan Bapak Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pembacaan kita adalah apakah pembacaan kita terhadap undang-undang hanya teks doang, atau semangat undang-undang yang kita tangkap,” lanjutnya.
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak, Timnas AMIN: Itu Isu Lama Cawe-Cawe
Apalagi, lanjut Said, Presiden pernah meminta aparatur sipil negara (ASN), untuk netral tidak berkampanye atau memihak pasangan calon (Paslon) tertentu.
“Bapak Presiden itu ketika kumpul pada suatu acara bersama Gubernur, para Bupati, Walikota, Presiden mengatakan bahkan ASN pun disebut bapak Presiden supaya netral. Itu kita catat baik-baik dan kita apresiasi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak salah satu calon presiden (Capres).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/01/2024).
Jokowi menyebut, presiden memiliki hak demokrasi dan hak politik sehingga boleh memihak pada salah satu Capres.
“Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak,” kata Jokowi. (Ilham)
