Jakarta- Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menyebut statement Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berkampanye merupakan upaya untuk meredam pelanggaran moral dan etika yang muncul ditengah masyarakat.
Hal itu diungkapkan Halili saat diwawancarai usai kegiatan diskusi publik bertema ‘Darurat Kejahatan Pemilu’ di Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (07/02/2024).
Halili menyebut, upaya peredaman itu dilakukan usai kekuatan sipil baik dari kampus hingga guru besar mulai bersuara terkait pelanggaran-pelanggaran moral dan etika pemerintahan Jokowi.
“Jadi statemen presiden dia tidak akan berkampanye, itu sebenarnya upaya untuk meredam apa yang selama ini berlangsung di publik. Semua sudah keluar kok, kekuatan sipil di kampus, mahasiswa, guru besar dan CSO semuanya sudah gerak,” kata Halili.
Selain itu, lanjut Halili, upaya peredaman tersebut juga dilakukan setelah banyaknya gerakan publik untuk tidak memilih pasangan Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Publik dan nitizen saya rasa juga sama, dengan mereka misalnya bikin gerakan empat jari, asal bukan 02. Itu gerakan yang saya rasa Presiden akan hitung-hitung itu, dan upaya untuk meredam itu adalah membuat statemen,” lanjutnya.
“Tapi melihat data, kecil presiden untuk tidak melanjutkan gerakan-gerakannya dalam rangka memenangkan paslon yang menjadi dukungan politiknya,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan keterangan bahwa dirinya tidak akan berkampanye.
“Jika pertanyaan apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Yang bilang siapa? ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya,” kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah di YouTube Channel Sekretariat Presiden, pada Rabu (07/02/2024). (Ilham)
