Jakarta- Amnesty Internasional Indonesia, tanggapi soal penegakkan hak asasi manusia (HAM) para calon presiden (Capres) pada debat perdana Capres-cawapres yang digelar di kantor KPU RI, pada Selasa (12/12/2023).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, janji yang dilontarkan para Capres soal penegakkan HAM di Indonesia merupakan komitmen yang baik. Namun rakyat membutuhkan kebijakan yang konkret terkait masalah HAM tersebut.
“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” kata Usman Hamid di Jakarta, pada Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, solusi dialog dinilai perlu dilakukan guna mengakhiri kekerasan, konflik dan pelanggaran HAM di Indonesia.
“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Usman menyebut, pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait Papua membuat kekerasan dan konflik tidak pernah berhenti.
“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” jelasnya.
Tak hanya itu, tambah Usaman, pada debat perdana ketiga Capres belum menyampaikan kebijakan yang kuat terkait impunitas dan akuntabilitas aparat.
“Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput,” ujarnya.
Dalam hal ini, Usman berharap ketiga Capres dapat memberikan solusi terkait penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu kebijakan bukan hanya dari presiden tapi juga DPR.
“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” imbuhnya. (Ilham)
