Jakarta- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengkritik adanya dugaan Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran yang melibatkan Polisi.
Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, jika dugaan tersebut benar bahwa ada instruksi dari atasan ke bawahan terkait pemasangan Baliho pasangan Capres tertentu akan menambah panjang masalah baru dalam Pemilu dan Demokrasi.
“Kami menilai dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002, dan bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan Baliho” ungkap Julius dalam keterangan tertulisnya (Sabtu, 11/11/2023).
Pemasangan Baliho dengan melibatkan Polisi menurut Julius jelas menciderai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu.
“Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.” katanya.
Hal berbeda menurut Julius terjadi saat Baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya.
“Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024″ bebernya.
Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial.
Dalam video tersebut terlihat baliho Prabowo-Gibran diangkut menggunakan truk dan pick up milik agen Elpiji Pertamina, melintasi tugu selamat datang Kecamatan Puger. Tumpukan baliho tersebut bergambar Prabowo-Gibran di pojok kiri atas.
Terkait hal tersebut, ada yang menduga bahwa pemasangan baliho itu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian setempat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto tidak membenarkan terkait campur tangannya pihak kepolisian dalam pemasangan baliho itu.
Dirinya juga membantah terkait hal pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian dalam pemasangan baliho tersebut.
“Tidak ada (pengamanan dan campur tangan pihak kepolisian dalam pemasangan baliho),” kata Dirmanto Kamis (9/11). (Red DN)
