Jakarta- Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi tiket bagi langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri adalah puncak gunung es kemunduran demokrasi Indonesia.
Menurut Gufron, jauh sebelum terjadinya kemunduran tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan di Indonesia.
Kritik terhadap putusan MK itu juga diangkat media luar negeri. Gufron mencontohkan, Handesblatt salah satu media asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Presiden Jokowi yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
“Menurut media tersebut, pencawapresan Gibran dipandang sebagai pembangunan politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia” ungkap Gufron dalam keterangan tertulis (4/11/2023).
Tidak hanyai itu, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia lanjut Direktur Imparsial ini juga diberitakan oleh Time, media yang berbasis di Amerika Serikat.
Kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing tersebut menurutnya merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral tahun 2024.
“alih-alih memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, menjelang akan berakhir masa periode jabatan yang kedua Presiden Joko Widodo semakin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi dengan berupaya membangun “politik dinasti” yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencawapresan anaknya, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemulu 2024″ katanya.
Kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo lanjut Direktur Imparsial tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan.
Untuk merespon hal tersebut, pihaknya menyebut perlu ada bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi semua kebijakan dan langkah politik Presiden Joko Widodo yang memundurkan capaian politik reformasi 1998 tersebut. (Red DN)
