Jakarta- Kebutuhan akan pupuk subsidi cukup tinggi, tidak jarang masyarakat mengeluhkan pupuk subsidi yang langka dan mahal.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Anggia Erma Rini mengaku seharunya ada tambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan pupuk subsidi.
Menurutnya, persoalan pupuk adalah persoalan nasional yang hampir di semua daerah dikeluhkan petani. Anggaran yang dibutuhkan dari Rp70 triliun hanya dianggarkan Rp25 triliun oleh negara.
“Kalau kita lihat, anggaran yang diberikan tidak cukup untuk hitung-hitungan subsidi yang diberikan kepada petani. Kebutuhan Rp70 triliun, yang tersedia untuk dipakai Rp25 triliun” ungkap Anggia.
Saat ini lanjut Anggia, petani meminta ada tambahan subsidi untuk pupuk agar kebutuhan bisa terpenuhi.
“Anggaran yang dipunyai negara untuk membiayai itu Rp25 triliun, jauh banget, makanya ada dorongan kementan meminta tambahan” ungkapnya
Pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi pada 2023 sebesar 9.013.706 ton. Jumlah tersebut terdiri dari pupuk urea sebesar 5.570.330 ton, NPK 3.232.373 ton, dan NPK formula khusus 211.003 ton.
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yaitu:
– pengecer atau kios pupuk bersubsidi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya
– menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET)
– memasang papan nama dengan ukuran 0,50 m x 0, 75 m sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk resmi oleh Holding BUMN Pupuk
– memasang daftar harga tidak melebihi HET
(Red, DN)
