Jakarta- Ada sekitar 1.166 guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di kota Bandar Lampung yang belum menerima gaji, padahal sesuai dengan data yang diterima dari komisi X DPR RI, anggaran sudah dicairkan ke daerah.
Hal ini diungkapkan sejumlah guru PPPK yang mendatangi Kopi Joni di Jakarta (26/9/2022) untuk bertemu Hotman Paris dengan tuntutan agar gaji mereka segara dibayarkan.
Dari postingan video di Instagram @hotmanparisofficial, Putri, yang disebut sebagai pengacara guru PPPK yang hadir di Kopi Joni mengaku memiliki bukti jika anggaran sudah cari.
Dari kutipan video yang diposting Hotman Paris, diungkapkan jika perwakilan guru PPPK mendapatkan data dari Komisi X DPR RI di mana dana dari Kementerian Keuangan sudah cair tahap pertama sebesar Rp Rp43 miliar dan tahap kedua Rp38 miliar.
Sayangnya, dari anggaran yang cari tersebut, Guru PPPK mengaku sudah sembilan bulan tidak menerima gaji dan hanya menerima dari pihak sekolah dari alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
“Saat ini kami hanya terima gaji Rp 150 ribu per bulan dari dana BOS” ungkap salah satu perwakilan guru PPPK.
Menurut mereka, guru PPPK sudah terangkat sejak November-Desember 2022, di mana seharusnya SK dan SPMT dikeluarkan pada Januari 2022 (30 hari setelah pengangkatan), namun sayangnya mereka baru menerima SK pada Juni 2022.
Dengan alasan ini, Guru PPPK meminta bantuan Hotman Paris agar hak-hak mereka segera dibayarkan.
Salah satu perwakilan yang datang mengaku sengaja memaki masker karena takut dipecat. Dirinya juga meminta ke Hotman agar mereka yang memperjuangkan nasibnya tidak dipecat Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
“Ibu Eva Wali Kota Bandar Lampung tolong orang-orang yang memperjuangkan nasibnya ini jangan sampai dipecat” ungkap pengacara kondang Hotman Paris di video yang diposting.
Selain meminta KPK turun ke Bandar Lampug, Hotman Paris juga meminta Dirjen dari Kementerian terkait untuk sehingga bisa segera ada solusi.
Sebagai informasi, SK PPPK adalah surat keterangan yang menandakan bahwa tenaga pendidik sudah resmi menjadi guru PPPK. Dengan mendapatkan SK PPPK, tenaga pendidik juga dapat menerima tunjangan profesi guru (TPG) yang akan diberikan oleh pemerintah. (Red, DN)
