Lampung Timur – Bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah dinilai terkadang tidak tepat sasaran. Beberapa temuan lapangan menunjukkan ada warga yang seharusnya tidak perlu mendapat bantuan malah namanya terdaftar sebagai penerima. Sementara, ada warga yang lebih berhak menerima bantuan justru namanya tidak tercantum.
Hal ini juga dikeluhkan Kepala Desa Sukadana Timur, Ujang Muklis. Menurut Ujang, pihak aparat desa terkadang menjadi bulan-bulanan warga padahal pendataan sudah dilakukan dengan benar dan sesuai fakta lapangan.
“Bantuan sosial banyak yang mengeluh tidak tepat sasaran, misalya Bantuan PKH. Padahal kami telah mengajukan revisi kepada pemerintah pusat untuk daftar penerima bantuan. Setelah nama-nama keluar ternyata tidak ada perubahan data, malah yang digunakan data lama ” kata Ujang Muklis pada Rabu (8/12).
Dia mengatakan persoalan data yang tidak diperbaharui menjadi penyebab data yang lama masih digunakan. Dirinya mengaku bingung dan tidak bisa berbuat banyak mengingat semua data sudah dikirim ke pusat.
Selain persoalan data yang tidak diperbaharui di pusat, Ujang juga mengeluhkan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang secara teknis di lapangan tidak fleksibel dan menyulitkan warga.
“Termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui bank pemerintah, kita juga tidak bisa berbuat banyak. Mekanisme penyaluran tidak fleksibel, banyak warga yang mengeluh tapi saya sebagai kepala desa tidak bisa berbuat banyak karena peraturannya sudah demikian” beber Ujang.
Ujang mengatakan, proses pencairan dan pengambilan bantuan tidak boleh diwakili sementara untuk wilayah pedesaan beberapa penerima terkendala dari faktor usia, kesehatan dan jarak tempuh yang jauh.
“ada ibu yang mau mencairkan bantuannya, tapi sudah ngak kuat keluar rumah, kita keluarkan surat keterangan supaya bisa diwakili ternyata ditolak. Sementara anak ibu ini kan tinggal di Jakarta. Nilai bantuan yang akan dicairkan tidak seberapa, kalau anaknya ke sini justru lebih memakan banyak biaya” jelasnya. (Red,DN).
