Jakarta- Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merasa tergelitik saat Gibran Rakabuming Raka sebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya menggunakan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Statement Gibran soal anggaran pembangunan IKN tersebut dilontarkan saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Jum’at (22/12/2023).
Gibran menyebut, anggaran pembangunan IKN tidak sepenuhnya bersumber dari APBN, melainkan dari pihak swasta dan investor luar negeri.
“Tidak semuanya harus menggunakan APBN, contoh IKN banyak yang gagal paham. Tidak seratus persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Dari APBN yang digunakan hanya 20% sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini banyak yang gagal paham,” kata Gibran.
Jawaban Gibran kemudian ditanggapi oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang merasa tergelitik dengan statement Gibran yang menyebut, pembangunan IKN hanya menggunakan 20% anggaran APBN.
“Mas Gibran saya sangat tertarik dengan IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20 persen dari APBN sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk kesana,” kata Mahfud.
Tak hanya itu, Mahfud juga menantang Gibran untuk menunjukkan investor yang telah masuk kedalam mega proyek IKN.
Mahfud juga menyinggung, saat ini ratusan hektar tanah di IKN telah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.
“Coba kalau ada sebut. Kalau ada sebutkan dua atau satu gitu investor mana yang sudah masuk kesana, yang saya dengar malah ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan, saat ini proyek-proyek yang telah selesai di IKN semuanya menggunakan APBN.
“Saya setuju kedepannya itu agar ngundang investor IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi yang sudah jadi sekarang ini yang sudah jadi semuanya dari APBN. Sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik dari presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan,” ungkapnya. (Red DN)
