Jakarta- Timnas Amin buka suara soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat presiden bukan dipilih rakyat.
Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva mengatakan, Gubernur yang ditunjuk langsung oleh presiden tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
“Saya berpandangan bahwa tidak boleh ada di undang-undang itu Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden. Yang terjadi ini benar-benar sebuah kemunduran demokrasi,” kata Zoelva saat konferensi pers di Posko Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/12/2023).
Menurutnya, ada skenario besar dibalik RUU DKJ yang berniat mematikan demokrasi Indonesia.
“Ternyata dari tanggapan fraksi-fraksi yang juga seharusnya ikut dalam RUU yang bersumber dari DPR ini, ternyata juga setuju. Berarti ada skenario besar yang berusaha memasukkan ini dan saya rasa itu yang harus kita cari. Siapa yang punya skenario itu, berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zoelva menyebut, semakin elitis pengambilan keputusan maka akan semakin jauh dengan demokrasi.
“Semakin elitis kepada satu orang, itu berarti dari demokrasi ke penumpukan kekuasaan. Jadi kalau ada gejala segala keputusan-keputusan penting di pemerintahan termasuk penunjukan Gubernur, itulah penumpukan kekuasaan. Ketika itu terjadi, maka akan muncul apa yang disebut pemerintahan otoriter yang akhirnya tidak peduli dengan suara rakyat, tidak perduli dengan partisipasi yang penting tujuannya untuk kemakmuran rakyat,” ungkapnya. (Ilham)
