Jakarta – Abdul Fikri Faqih, selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, telah mendesak dengan tegas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim agar segera membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas khusus untuk memberikan perlindungan dan dukungan hukum kepada mahasiswa Indonesia yang menjadi korban dari dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui program magang di Jerman.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis kepada media Parlementaria di Jakarta pada hari Minggu, 31 Maret 2024, Faqih mengungkapkan kekhawatirannya atas jumlah mahasiswa yang terdampak, yang dikaitkan dengan kegiatan dari 33 hingga 41 institusi pendidikan tinggi. “Mengingat banyaknya mahasiswa yang menjadi korban, segeralah membentuk tim satgas untuk mendampingi korban,” ujar Fikri dengan tegas.
Kasus ini mencuat dari sebuah program magang di Jerman yang ternyata disalahgunakan oleh beberapa oknum, seolah-olah merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang melibatkan kampus-kampus baik swasta maupun negeri. Program tersebut menawarkan janji-janji palsu seperti upah besar dan konversi nilai SKS kepada mahasiswa, dengan syarat mahasiswa tersebut menanggung biaya akomodasi mereka sendiri.
Kemudian terungkap bahwa program ini menyebabkan kerugian besar bagi mahasiswa, bahkan berpotensi merupakan kasus TPPO. “Biayanya mencekik dan disinyalir malah nombok akhirnya. Praktik ini sangat mengerikan. Kemendikbudristek yang dikomandoi Nadiem Makarim seharusnya segera mengambil alih kasus ini sebagai masalah pendidikan dan membentuk tim untuk menertibkan, bukan langsung menjadi masalah hukum, terlebih lagi karena kampus-kampus tersebut masuk dalam jajaran yang bereputasi,” jelas Fikri dengan lugas.
Baca juga: Menko Polhukam: Ada 1900 Mahasiswa Menjadi Korban TPPO Magang di Jerman
Menurut Fikri, kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan kewaspadaan dari pihak penyelenggara pendidikan, dari tingkat menteri hingga rektorat universitas. “Adanya oknum tidak bisa dijadikan alasan. Kasus TPPO berkedok magang ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan kewaspadaan kita,” tambahnya.
Informasi terkini yang diterima oleh Fikri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menunjukkan bahwa sekitar 1.900 orang telah dikirim ke luar negeri melalui skema magang ilegal ini, memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pejabat tinggi di Kemendikbudristek.
Dengan adanya satgas, diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan pendampingan bagi mahasiswa yang telah terlanjur berpartisipasi dalam program magang tersebut, serta menginventarisasi masalah yang timbul akibat keikutsertaan mereka.
Baca juga: Bareskrim Polri Ungkap Eksploitasi Mahasiswa dalam Program Magang ke Jerman
Pengungkapan awal terkait dengan dugaan TPPO dalam program magang ini berawal dari laporan KBRI di Berlin mengenai empat mahasiswa yang terlibat dalam ferienjob. Para mahasiswa ini dibebani dana talangan yang besar, dan upah kerja mereka dipotong setiap bulan untuk pengembalian dana tersebut, sementara kontrak kerja mereka disusun dalam bahasa Jerman, membuat mahasiswa kesulitan untuk memahami isi kontrak. Selain itu, mereka ditempatkan dalam kondisi kerja yang tidak sesuai, yang menyebabkan kelelahan fisik dan beberapa bahkan harus dirawat di rumah sakit. Upah yang diterima pun tidak sesuai dengan harapan awal.
DPR Panggil Mendikbudristek Nadiem Makarim Hari Rabu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, untuk membahas masalah terkait program magang tidak resmi di Jerman dan keputusan untuk tidak menjadikan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler mandatori di sekolah-sekolah. Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perdagangan orang melalui skema magang atau pekerjaan musiman di Jerman, serta isu mengenai kegiatan Pramuka yang kini tidak lagi diwajibkan sebagai bagian dari program ekstrakurikuler di sekolah.
Komisi X DPR awalnya tidak merencanakan untuk membahas masalah terkait Pramuka, namun memutuskan untuk memasukkannya dalam agenda karena topik tersebut telah menimbulkan kontroversi.
“Dua isu utama yang akan kami bahas adalah terkait dengan perdagangan manusia yang berkedok program magang di Jerman, dan juga terkait dengan kebijakan baru dalam kurikulum yang mempengaruhi status Pramuka di sekolah,” ujar Huda di komplek Parlemen di Jakarta Pusat.
Baca juga: UNJ Ambil Langkah Hukum Atas Kasus Penipuan Program Magang Ferienjob
Menurut Huda, rapat tersebut akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 April, mulai dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.
Menteri Nadiem Makarim sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan baru yang tidak lagi mewajibkan siswa mengikuti Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler, namun sekolah diwajibkan menawarkan Pramuka sebagai salah satu pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Nadiem pada 25 Maret 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal pengesahannya pada 26 Maret 2024.
Sementara itu, isu terkait dengan magang ilegal di Jerman mencuat setelah terungkapnya kasus 1.047 mahasiswa yang dikirim ke Jerman melalui program magang yang tidak resmi. Kasus ini terungkap setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman melaporkan adanya empat mahasiswa yang menjadi korban perdagangan orang. “Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa program magang ilegal ini melibatkan 33 universitas di Indonesia,” jelas Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. (DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
