Jakarta– Tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, sebut temukan kelemahan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) untuk penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa mengatakan, pada simulasi aplikasi Sirekap yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ditemukan kelemahan dalam menginput formulir C1 hasil rekapitulasi suara dari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Hasil dari pencoblosan tanggal 14
Februari 2024, ini yang mana hasil formulir C1 hasil yang nanti di input di dalam aplikasi Sirekap yang dimiliki oleh KPU, kita tidak dalam rangka menuduh atau ada bentuk rekayasa, tapi kita melihat bahasa lebih sederhananya kita menemukan ada bentuk kelemahan,” kata Finsensius saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (12/02/2024).
Menurutnya, bentuk kelemahan tersebut yakni pada penginputan data hasil rekapitulasi tiga pasangan Capres-cawapres.
“Di hasil dari rekapitulasi aplikasi sirekap ini kemudian terjadi kelemahan-kelemahannya, berupa penambahan angka di salah satu nomor urut dan ada pengurangan di salah satu nomor urut,” ujarnya.
Baca juga: Bawaslu RI: Selama Masa Tenang, Menteri Tidak Boleh Menjalankan Tugasnya Sambil Kampanye
“Kalau kami lihat berdasarkan bukti yang kami miliki, ini kita bukan dalam rangka menuduh paslon lain, tetapi disimulasi yang kita dapat ini kenaikan itu terjadi di paslon 02, dan pengurangan itu terjadi di paslon 03 ini hasil simulasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Finsensius menyebut, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki TPN, pihaknya telah melaporkan dugaan kelemahan tersebut ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti.
“Kita berharap ini menjadi atensi daripada Bawaslu, supaya pada saat proses penginputan ini tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kelemahan-kelemahan yang bisa merugikan salah satu paslon, atau ke semua paslon jadi itu yang secara teknis kami laporkan,” imbuhnya.
“Apabila di dalam simulasi ini kemudian terjadi pada saat penginputan yang dilakukan oleh petugas KPPS, bisa dibayangkan di seluruh Indonesia kurang lebih ada 850.000 TPS. Kalau terjadi 23 penambahan saja suara, ada berapa juta suara yang bertambah akibat dari kelemahan aplikasi Sirekap KPU,” pungkasnya. (Ilham)
