Jakarta – Rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbarunya yang berjudul Dirty Vote. Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, film ini berkisah tentang kecurangan pemilu 2024. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Film ini bisa disaksikan di akun YouTube Dirty Vote.
Film yang ditayangkan Minggu (11/02/2024)serentak pukul 11.00 WIB di sejumlah channel Youtube di pekan tenang Pilpres 2024 ini mendapat banyak dukungan, namun ada juga pihak yang merasa dirugikan.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiborokhman mengatakan, film dokumenter Dirty Vote merupakan film yang mengandung fitnah.
Habib pun mempertanyakan kebenaran para ahli hukum yang hadir dalam film tersebut. Habib juga mencurigai adanya tuduhan penipuan terhadap Prabowo-Gibran.
“Sebagian besar yang disampaikan film ini adalah narasi yang memfitnah, penuh kebencian, sangat spekulatif dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran di Jakarta, Minggu (11/02/2024).
Habib menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk merendahkan penyelenggaraan pemilu 2024. Ia menilai tudingan dalam film tersebut tidak berdasar.
Menurut dia, TKN Prabowo-Gibran tidak akan menggugat ke pengadilan. Habib mengatakan TKN fokus menjelang hari pemilu.
“Maka kami berhak mengambil tindakan hukum terlebih dahulu,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.
Baca juga: Waspada 5 Tipikal Daerah yang Rawan Kecurangan Saat Pencoblosan
Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai temuan yang dimuat dalam film dokumenter tersebut bukanlah hal baru dan sejalan dengan kondisi saat ini.
Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menilai film “Suara Kotor” bisa menjadi pengingat akan kejanggalan pemilu 2024.
“Tidak ada yang baru dari apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut ,” kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (2/11).
Todung pun menanggapi pernyataan TKN soal film tersebut. Ia membantah klaim Habiborokhman yang menyebut film dokumenter itu mengandung pencemaran nama baik. Todung berharap tidak ada yang bereaksi berlebihan, apalagi melaporkan masalah tersebut ke polisi.
“Menurut saya film ini sangat bagus untuk edukasi politik. Jadi jangan terlalu bersemangat, itu saja yang ingin saya sampaikan,” kata Todung.
Sementara itu, calon wakil presiden alias cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga men-tweet soal film tersebut di Twitter. Sontak, netizen mengingatkan Cak Imin yang tak banyak berkomentar di masa tenang presiden Pemilu 2024.
Tweet Cak Imin sebenarnya hanya sebuah pertanyaan. Ia mempertanyakan apakah film tersebut ditonton oleh netizen atau akun media sosialnya.
“Apakah ada yang menonton?” tulis Cak Imin saat mengunggah trailernya.
WatchDoc sebelumnya telah merilis film selama pemilu. Pada tahun 2014, mereka merilis film ketujuh mereka. Pada tahun 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka merilis Jakarta Unfair. Pilpres 2019 menampilkan film Sexy Killers. (DN)
