Jakarta- Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut agenda hilirisasi dapat membuka 19 juta lapangan pekerjaan bagi generasi muda dan perempuan.
Hal itu disampaikan Gibran, saat menyampaikan visi-misinya dalam debat keempat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Minggu (21/1/2024).
“Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi hilirisasi pertanian, sektor maritim dan juga hilirisasi digital,” kata Gibran.
“Intinya kita tidak boleh lagi mengirim bahan mentah. Untuk mengurangi pada ketergantungan energi fosil, kita akan dorong menuju energi hijau seperti bio afur, bio desel, dan bio etanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40,” lanjutnya.
Gibran menyebut, jika agenda hilirisasi pemerataan tersebut dapat terlaksana, makan akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan bagi generasi muda dan kaum perempuan.
“Jika agenda hilirisasi pemerataan pembangunan transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM, bisa kita kawal insyaallah kita akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan, 5 juta diantaranya adalah green job. Green jobs ini adalah lingkungan kerja di bidang kelestarian yang merupakan tren peluang pekerjaan masa kini dan masa depan,” ungkapnya.
Sementara itu untuk mendorong kesejahteraan petani, lanjut Gibran, dirinya akan mempermudah ketersediaan pupuk dan bibit yang murah untuk petani.
“Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan,” ujarnya.
Selain itu, tambah Gibran, dirinya akan melanjutkan reforma agraria soal kepemilikan tanah dan pemanfaatannya.
“Agenda reforma agraria, akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah lebih berkeadilan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Gibran juga mengaku, akan meningkatkan anggaran desa dan mendorong soal rancangan undang-undang soal hukum adat lebih berkeadilan.
“Anggaran desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU masyarakat hukum adat akan didorong agar lebih berkeadilan,” pungkasnya. (Ilham)
