Jakarta- Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan visi-misi pertama dalam debat keempat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Minggu (21/1/2024).
Pada debat tersebut, Cak Imin menyampaikan sejumlah program kerja berdasarkan tema debat keempat yakni soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
“Hari ini kita menyaksikan, negara dan pemerintah abai terhadap masib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani,” kata Cak Imin.
Menurutnya, hampir 16 juta petani hanya memiliki luas lahan setengah hektar, sedangkan ada seseorang yang memiliki luas lahan 500 ribu hektar yang diberikan oleh negara.
“Rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta, yang artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah seluas setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ujarnya.
Selain itu, Cak Imin juga menyinggung soal mega proyek ketahanan pangan Food Estate yang dinilai mengabaikan petani hingga lingkungan.
“Disisi lain kita sangat prihatin, upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ungkapnya.
“Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi dimana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi etika. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan,” lanjutnya.
Cak Imin menyebut, negara tidak serius dalam mengatasi masalah krisis iklim dan anggaran penanganannya terbilang lebih sedikit dibandingkan anggaran pada sektor lain.
“Kita harus kembali, bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional, harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi , keadilan antar generasi, keadilan agraria dan tentu keadilan sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan, masyarakat harus dilibatkan dalam segala keputusan pemerintah dan desa menjadi pusat pembangunan.
“Desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi yang utama dalam bagian dari program pengadaan pangan nasional, reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita, energi baru dan terbarukan harus digenjot bukan malah dikurangi targetnya. Oleh karena itu kita harus lakukan perubahan, kita tidak boleh diam,” pungkasnya. (Ilham)
