Jakarta – Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Usman Kansong menanggapi soal dugaan kebocoran data Daftar Pemilu Tetap (DPT), Usman menyebut adanya kemiripan data Data Pemilih Tetap (DPT) yang bocor ke publik dengan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Yah, kesimpulan sementara kita baru meyimpulkan ada kemiripan, karena begini data DPT itu juga bisa diakses oleh peserta pemilu oleh Bawaslu begitu. Nah, jadi sejauh ini kita mengindentifikasi motifnya adalah ekomoni ada 2 indikator, pertama si hacker Jimbo itu menjual menawarkan data tersebut di publik seharga 1,1 milliar jafi motifnya ekonomi yang kedua siapa sih yang memerlukan data itu yang memerlukan data itu peserta pemilu kan?,” pungkas Usman dalam konferensi pers di MKominfo pada Senin (04/12/2023)
Baca juga: KPU VS Jimbo, Upaya Tangani Peretasan Data Daftar Pemilih Tetap
Kominfo mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Polri dan KPU. Menurut Usman Kominfo juga sudah mengindentifikasi motif hacker dengan sebutan Jimbo tersebut adalah ekonomi, Jimbo menawarkan data kepada public seharga Rp 1,1 miliar.
Usman berharap semua pihak tidak abai dengan hal ini.
“Saya sampaikan saat ini motifnya sejauh ini masih ekonomi, tetapi kita juga tidak boleh abai terhadap efek politiknya, misalnya tidak medelegitimasi penyelenggara pemilu begitu yang itu tadi,” tambahnya.
Dirjen IKP menyatakan untuk mencegah terjadinya kejadiaan terulang Kominfo, BSSN dan Cyber Crime Polri akan terus berkoorfinasi untuk pencegahan serangan dari hacker kembali. (DN)
