Jakarta- Meski belum ada penetapan resmi dari KPU terkait pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan suara terbanyak sudah hampir dipastikan akan menjadi Presiden RI setelah Jokowi selesai menjabat.
Ada kekhawatirkan Prabowo Subianto, seorang tokoh politik yang telah lama dikenal karena keterlibatannya dalam militer, akan mengembalikan konsep dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) jika terpilih sebagai pemimpin.
Dalam konteks ini, terdapat kekhawatiran yang cukup besar di kalangan sebagian masyarakat dan pengamat politik mengenai potensi dampak negatif dari pengembalian dwi fungsi ABRI jika pada akhirnya itu dilakukan Prabowo.
Dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) mengacu pada konsep di mana angkatan bersenjata suatu negara memiliki peran ganda, yaitu tidak hanya sebagai kekuatan militer untuk pertahanan negara, tetapi juga memiliki peran dalam pembangunan dan politik dalam negeri.
Kekhawatiran Dwi Fungsi ABRI kembali dihidupkan
1. Mengancam Demokrasi
Salah satu kritik utama terhadap dwi fungsi ABRI adalah bahwa kehadiran militer dalam politik domestik dapat mengancam demokrasi. Ketika militer memiliki kekuatan politik yang besar, hal ini dapat menyebabkan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan penekanan terhadap kebebasan sipil.
2. Korupsi dan Nepotisme
Keterlibatan militer dalam politik dan pembangunan juga dapat meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme. Ketika militer terlibat dalam proyek-proyek pembangunan dan kegiatan ekonomi lainnya, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
3. Persebaran Kekuasaan
Dwi fungsi ABRI juga dapat mengakibatkan terpecahnya kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintahan dan militer, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik kepentingan, persaingan, dan ketidakstabilan politik. Ketika militer memiliki kekuasaan yang besar dalam politik, hal ini dapat mengurangi kekuasaan institusi sipil dan melemahkan sistem demokrasi.
4. Keterbatasan Peran Militer
Terlibatnya militer dalam politik domestik juga dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari peran inti militer, yaitu pertahanan negara. Hal ini dapat mengurangi efektivitas militer dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan negara untuk melindungi diri dari ancaman eksternal.
Dwi fungsi ABRI adalah konsep yang kontroversial dalam sejarah Indonesia, dengan argumen pro dan kontra yang kuat. Meskipun kehadiran militer dalam politik domestik dapat membawa manfaat seperti stabilitas politik dan pembangunan sosial-ekonomi, namun juga membawa risiko seperti ancaman terhadap demokrasi, korupsi, dan penyebaran kekuasaan.
Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan keamanan dan stabilitas, sambil memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil. (Red DN)
