Jakarta – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka suara soal mundurnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
Hasto menyebut, mundurnya calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam lantaran fungsi-fungsinya telah diambil alih Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian fungsi-fungsi Polhukam, sudah langsung di ambil alih oleh bapak Jokowi,” kata Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (01/02/2024).
Baca juga: Presiden Jokowi Akan Terima Permintaan Mundur Mahfud MD Kamis Sore
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD merupakan upaya menunjukkan keteladanan mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.
“Prof Mahfud melihat upaya membangun keteladanan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk mewujudkan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak mengintimidasi, kampanye percaya pada kekuatan masyarakat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum aparat negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, mundurnya Mahfud juga setelah Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pejabat publik boleh berkampanye dan memihak.
“Maka Prof Mahfud dalam upaya membangun keteladanan, ternyata dihadapkan oleh peristiwa penting pada ketika pada tanggal 24 Januari 2024 dihadapkan jajaran TNI, Bapak Presiden mengatakan bahwa pejabat publik, sebagai tokoh politik boleh berpihak dan berkampanye yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang kritis,” ungkapnya. (Ilham)
