Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kesulitan mengawasi ataupun menindak pejabat negara yang diduga menguntungkan salah satu peserta pemilu melalui simbol atau persepsi. Penyataan tersebut dikeluarkan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja merespons kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
“Memang susah (menindak tindakan yang dianggap memunculkan persepsi menguntungkan). Makanya hukumnya agak susah. Makanya itu masalah etik, etis atau tidak. Perkara etik bukan di Bawaslu,” kata Bagja.
Diketahui, dalam Pasal 282 UU Pemilu melarang pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
Baca juga: Ditonton Ratusan Warga, Jokowi dan Prabowo Santap Bakso Bandongan di Kios Kaki Lima
“Dalam hukum itu agak susah, simbol-simbol itu (diawasi),” kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/01/2024)
Jokowi makan Bakso bersama Prabowo dan influencer di warung pinggir jalan Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024 usai menjalani agenda peresmian Graha Akademi Militer Magelang.
“Ya ini kan tadi, ini kan baru saja saya dengan Pak Prabowo meresmikan Graha Utama di Akademi Militer Magelang. Setelah itu makan bakso, sudah,” kata Jokowi. (DN)
