Jakarta- Politik uang di pemilu bukanlah hal yang asing di Indonesia. Kamu pasti pernah mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri para calon legislatif atau kader partai yang diam-diam membagikan uang agar dipilih dalam pemilu. Meskipun terlarang, nyatanya masih banyak yang melakukan praktik ini.
Mirisnya, beberapa orang justru senang dengan politik uang. Alasannya sederhana, mereka bisa mendapatkan uang secara percuma hanya dengan memilih calon tertentu. Lantas, adakah dampak buruk dari praktik politik uang dalam pemilu? Temukan jawabannya di sini.
Dampak Buruk Politik Uang di Pemilu
Politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan imbalan berupa uang ataupun materi lainnya. Meskipun termasuk salah satu pelanggaran kampanye, praktik ini masih terus dilakukan setiap menjelang pemilu. Berikut ini beberapa dampak buruk adanya politik uang dalam pemilu.
1. Menghasilkan Pemerintahan yang Korup
Tentunya kamu menginginkan pemerintahan yang bersih dan jujur tanpa korupsi. Pemerintahan seperti ini hanya bisa terwujud apabila proses pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden berlangsung secara bersih, jujur, dan adil.
Politik uang merupakan cikal bakal dari pemerintahan yang korup. Calon legislatif atau kepala daerah maupun kepala negara membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat banyak untuk bisa membagikan uang kepada masyarakat di berbagai daerah.
Tentunya mereka memberikan uang dengan pamrih agar terpilih dan bisa menduduki jabatan yang diinginkan. Ketika berhasil, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali uang dalam jumlah yang besar demi mengganti modal yang telah dikeluarkan saat pemilu.
Cara paling mudah untuk balik modal adalah dengan melakukan korupsi. Alhasil, pemerintahan yang bersih tidak akan terwujud. Sebaliknya, pemerintahan menjadi korup dan bobrok. Inilah salah satu dampak mengerikan dari politik uang di pemilu yang wajib kamu pahami.
Sayangnya, tidak banyak yang tahu atau mau peduli dengan konsekuensi dari politik uang ini. Kebanyakan masyarakat justru merasa senang karena mendapatkan pembagian uang dari beberapa calon sekaligus.
2. Mencederai Demokrasi dalam Pemilu
Kasus politik uang dalam pemilu adalah salah satu bentuk kecurangan kampanye. Kecurangan ini mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
Praktik politik uang merusak demokrasi. Kamu seharusnya berhak menagih janji wakil rakyat seperti yang telah disampaikan oleh calon. Namun ketika uang telah digunakan untuk membeli suara, kamu menjadi tidak bebas untuk bersuara karena telah mendapatkan sedikit manfaat dari calon tersebut.
Selain itu, praktik ini juga merusak kebebasan pemilih untuk menentukan pilihan. Ketika suara telah dibeli dengan uang ataupun materi, kamu akan dimintai timbal balik dari calon yang telah memberi. Kamu jadi tidak bisa memilih dengan leluasa sesuai dengan hati nurani.
Politik uang mulai marak dilakukan setelah masa orde baru. Bahkan saat ini, ketika seorang calon tidak membagikan uang sebelum pemilihan, dia dianggap tidak layak untuk dipilih. Tentunya ini menjadi pandangan yang sangat keliru dari masyarakat di Indonesia.
Dampak politik uang di pemilu memang benar-benar mengerikan, terutama untuk keutuhan demokrasi. Apabila politik uang bertindak, pemerintahan yang bersih tidak akan terwujud.
3. Menuntun pada Tindak Pidana
Berdasarkan undang-undang, politik uang termasuk tindak pidana sehingga pelakunya harus mendapatkan sanksi. Melakukan money politic sama halnya dengan melakukan tindak pidana yang menyebabkan seseorang dipidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 36 juta.
Dampak buruk politik uang yang satu ini hanya berlaku untuk pelaku. Sedangkan masyarakat yang menerima uang pembagian tidak akan dikenai sanksi penjara maupun denda. Tentunya hal ini justru akan merugikan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan umum.
Jenis politik uang yang termasuk tindak pidana tidak hanya pembagian dalam bentuk uang. Kamu juga akan termasuk melakukan politik uang apabila melakukan pemberian fasilitas seperti mengaspal jalan, pemasangan lampu jalan, atau pembuatan jembatan yang menggunakan anggaran negara.
Politik uang di pemilu sudah dianggap wajar menjelang pemilu. Tapi jika kamu melihat atau mendengar praktik ini, kamu diminta untuk melaporkan indikasi kecurangan kepada Bawaslu sesuai dengan lokus dan wilayah. Tidak perlu takut, Bawaslu akan merahasiakan identitas kamu.
4. Menghilangkan Kepercayaan Masyarakat
Salah satu dampak buruk politik uang yang terjadi pada pemilu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Cara kotor ini membuat sebagian masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah karena para legislatif dan eksekutif dianggap hanya menginginkan kekuasaan semata.
Dengan adanya praktik politik uang, kamu mungkin menganggap bahwa para penguasa tidak lagi bisa dipercaya. Alhasil, kamu tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam kontestasi pemilu dan cenderung menjadi apatis atau golput yang tidak memilih siapa pun.
Hilangnya kepercayaan membawa dampak yang buruk bagi pemerintah. Siapa saja yang berkuasa, masyarakat menganggap bahwa mereka tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan negara. Bahkan dalam tahap ekstrem, masyarakat menganggap pemerintah sudah tidak becus.
Tentu saja ini menjadi ancaman bagi sebuah negara. Politik uang di pemilu yang dianggap wajar dan biasa ternyata membawa dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan pemerintahan. Sayangnya, menghilangkan kebiasaan tersebut menjadi hal yang sangat sulit.
Pasalnya, masyarakat terlanjur menganggap bahwa setiap orang yang hendak mengajukan diri menjadi calon legislatif, kepala daerah, atau kepala negara harus membagikan uang jika ingin dipilih. Alhasil, politik uang semakin merajalela bahkan hingga ke tingkat desa.
5. Kehancuran Politik
Politik seharusnya menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, politik uang dalam pemilu sangat bertentangan dengan prinsip ini. Dengan kata lain, kecurangan pemilu dengan pembagian uang atau materi bisa menghancurkan politik di suatu negara.
Ketika uang telah memainkan peran yang dominan dalam kancah politik, suara rakyat yang sebenarnya menjadi tidak lagi bermakna bahkan cenderung terpinggirkan. Partai politik atau calon yang mempunyai banyak uang bisa mempengaruhi pemilih dengan materi sehingga bisa memenangkan pemilu.
Sementara itu, calon yang lebih berkualitas dalam hal pemikiran dan visi misi namun tidak memiliki dukungan finansial yang cukup sering kali ditinggalkan. Alasannya sederhana, karena mereka tidak mau ‘berkorban’ untuk rakyat kecil dengan pembagian uang atau materi lainnya.
Hal ini jelas memicu praktik politik tidak etis. Para politisi tidak lagi memikirkan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat, tetapi berlomba-lomba mencari dana yang besar untuk memenangkan pemilu pada periode selanjutnya. Yang menjadi korbannya tentu saja kamu dan rakyat Indonesia lainnya.
Politik uang di pemilu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kontestasi demokrasi Indonesia yang seharusnya bersih, jujur, dan adil. Padahal praktik ini membawa dampak yang sangat buruk tidak hanya bagi individu tetapi juga pemerintahan.
Individu yang tertangkap basah melakukan money politic akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Sedangkan pemerintahan yang dibentuk dengan politik uang tidak akan sehat karena politisinya hanya sibuk mencari pendanaan untuk memenangkan pemilu berikutnya. (Red DN)
