“Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (30/12/2023).
Presiden menyebut KPU harus siap melaksanakan pemilu 2024 yang dinilai lebih kompleks agar tetap berjalan jujur dan adil. Kompleksitas pemilu 2024 di antaranya terlihat dari jumlah peserta yang terdiri atas lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuhnya.
Kepala Negara mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Presiden menyebut semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.
“Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” pungkas Presiden.
Di tengah era digital, Presiden turut mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” lanjutnya.
Baca juga: Cerita Kecil Presiden Indonesia Terlengkap, Dari Ir. Soekarno Hingga Jokowi
Kepala Negara menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ucap Presiden.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Presiden Jokowi meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi. Presiden pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tandasnya (BPMI)
