Jakarta – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI terus mencecar Polri terkait netralitasnya yang mulai dipertanyakan publik, dalam rapat kerja (Raker) Komisi III dengan Polri terkait persiapan pengamanan Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran memastikan pihaknya netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu,” kata Fadil.
Menurut Fadil, Polri telah mengeluarkan surat telegram (ST) nomor 2407/X/2023 terkait Pemilu 2024.
“Oleh sebab itu, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST nomor 2407/X/2023,” ujarnya.
Dia menjelaskan ST tersebut bertujuan mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ucap Fadil.
Sebelumnya juru bicara Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono bahkan menuduh adanya pemasangan kamera pengawas di sejumlah kantor KPU Daerah yang terhubung dengan Polres di Jawa Timur setempat diduga untuk kepentingan diluar pengamanan Pemilu.
Baca juga: Kapolri Tidak Hadiri Raker Persiapan Pemilu, Trimedya: Kok Istimewa Sekali Kapolri Sekarang
Isu yang beredar mengenai tidak netralnya Polri ini dipertanyakan dalam Raker. Mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Safaruddin menyoroti baliho salah satu pasangan Capres dan Cawapres yang diduga dipasang oleh polisi.
“Polisi memasangkan baliho PSI di Jawa Barat, ini kan berarti polisi ikut bermain, ada apa ini?,” ujar anggota komisi III, Safaruddin
Komisi III mengklaim pencopotan dan pemasangan baliho yang banyak terekam kamera warga menjadi indikasi kuat adanya usaha untuk memenangkan suatu pasangan, untuk itu Safaruddin memperingatkan Polri untuk jangan gegabah di era media sosial agar tetap menjaga nama baik Polri.
Baca juga: Hasto: Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud Mencederai Rasa Keadilan
“Kami sayang dengan Polri, karena sudah ramai di media sosial, sudah tidak bisa lagi untuk menyimpang,” tambah anggota dari fraksi PDI Perjuangan itu
Benny K Harman menyebut pernyataan Safaruddin harus segera ditanggapi Polri karena suara masyarakat sudah banyak yang mempertanyakan netralitas Polri, agar semua bisa merasa aman dengan kehadiran Polri.
“Netralitas itu hanya sebuah utopia, wajibnya Polri menjadi payung, penjaga hukum agar semua merasa aman ada polisi, bukan sebaliknya,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman
Beny khawatir jika tidak ada ketegasan dan netralitas, intitusi Polri bisa tidak solid karena ada keberpihakan.
“Mengapa anggota polisi di sejumlah tempat itu memasang baliho partai tertentu, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya agar institusi (Polri) ini tidak terbelah,” terangnya.
Pertanyaan anggota komisi III DPR terkait netralitas Polri ini belum dijawab langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran karena terpotong waktu istirahat (DN)
