Jakarta – Polri membuka pendaftaran bagi penyandang disabilitas untuk bergabung sebagai Bintara, sebuah langkah pertama yang diperkenalkan berkat kebijakan inklusif yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan baru dilakukan tahun ini.
Sebanyak 37 calon dari berbagai provinsi telah mendaftarkan diri, dengan jumlah terbanyak berasal dari Polda Jawa Tengah, Polda Aceh, dan Polda Papua Barat, menurut Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia.
Irjen Dedi Prasetyo menambahkan bahwa ada peningkatan minat dari kalangan penyandang disabilitas untuk bergabung dengan Polri dibandingkan dengan rekrutmen yang dilakukan awal tahun.
“Kami berharap adik-adik dari kelompok disabilitas dapat mengikuti serangkaian tes yang telah kami siapkan,” ujar Dedi.
Baca juga: Reformasi Birokrasi: Penentuan Jabatan ASN yang Dapat Diisi oleh TNI/Polri
Penerimaan anggota Polri dari kalangan penyandang disabilitas didukung oleh sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan serangkaian Peraturan Menteri PAN-RB yang mencakup nomor 27, 28, dan 29 tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016.
Penyandang disabilitas yang lulus seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai bidang seperti Teknologi Informasi, Siber, Keuangan, Perencanaan, Administrasi, dan lainnya yang bersifat non-lapangan.
Berikut ini adalah daftar polda dengan jumlah peserta seleksi dari kalangan disabilitas:
1. Polda Aceh: 5 orang
2. Polda Jawa Tengah: 6 orang
3. Polda Papua Barat: 4 orang
4. Polda lainnya dengan jumlah variatif mulai dari 1 hingga 3 orang.
Dalam rekrutmen SIPSS yang lalu, tercatat tiga penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi hingga tahap pusat, dengan dua di antaranya berhasil lolos sebagai siswa SIPSS Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan bahwa rekrutmen ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penyandang disabilitas untuk berkontribusi dan mengabdi dalam lingkungan Polri, dengan kebijakan inklusif yang sedang disiapkan untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
