Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Kepala Kejaksaan Agung, Burhanudin hingga Panglima TNI, Agus Subiyanto dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, dengan menghadirkan Menteri saja tidak cukup untuk membuktikan dugaan kecurangan dan pelanggaran Pilpres 2024.
“Kami memandang bahwa, menghadapkan para pejabat setingkat Menteri tidaklah cukup untuk menjelaskan duduk persoalan yang selengkapnya dari segala indikasi kejanggalan, kecurangan, dan pelanggaran lainnya dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 yang tidak adil,” kata Usman saat diwawancarai di Gedung MK RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (04/04/2024).
Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak MK agar menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkap perannya dalam Pilpres 2024.
“Dengan mempertimbangkan bahwa episentrum dari persoalan Pilpres 2024 adalah pada peran dan kebijakan Presiden Joko Widodo, maka kami memandang perlu bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi perlu menghadirkan Presiden Jokowi untuk dapat menjelaskan dengan seterang- terangnya berbagai kebijakan, tindakan, indikasi intervensi, serta pernyataan publik yang dikeluarkan dan berkaitan dengan Pilpres 2024,” ungkapnya.
“Kami mendesak majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan langsung Presiden Joko Widodo. Dengan demikian maka dalam pandangan kami, majelis hakim MK akan dapat menilai dengan lebih jernih dan objektif, apakah peranan Presiden Joko Widodo dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 merupakan sesuatu hal yang konstitusional ataukah sebaliknya, sebuah pelanggaran serius berupa subversi terhadap konstitusi,” sambungnya.
Tak hanya Jokowi, koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar 8 orang Menteri termasuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk hadir dalam sidang PHPU tersebut. (Ilham)
