Jakarta – Dalam persiapan menghadapi tantangan hukum pasca-Pemilu Presiden 2024, tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memenangkan kontestasi dengan nomor urut dua, telah mengumpulkan sebuah tim hukum elit. Pertemuan krusial diadakan pada hari Minggu, 24 Maret 2024, untuk merancang strategi hukum menghadapi tuntutan yang diajukan oleh rival mereka, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Yusril Ihza Mahendra, yang berperan sebagai Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, mengonfirmasi bahwa sesi tersebut berfokus pada sinkronisasi pendekatan dan penajaman strategi hukum untuk mengatasi gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Tim yang dibangun untuk membela Prabowo dan Gibran terdiri dari 45 pengacara terkenal, dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sendiri, yang memiliki reputasi luas sebagai advokat dan akademisi, serta berpengalaman dalam berbagai peran pemerintahan.
Tim ini juga diperkuat oleh Otto Hasibuan sebagai wakil ketua, yang dikenal luas karena pengalamannya dalam menangani kasus-kasus hukum profil tinggi, termasuk kasus yang melibatkan Jessica Kumala Wongso. Kesediaan advokat seperti Fahri Bachmid, Maulana Bungaran, serta nama-nama ternama lainnya seperti Hotman Paris Hutapea dan OC Kaligis, menambah kekuatan tim hukum ini.
Baca juga: Soal Presiden Boleh Kampanye, Yusril: Silahkan Diubah UUD 45
Gugatan yang dihadapi tim Prabowo-Gibran berasal dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, yang masing-masing menuntut diskualifikasi pasangan nomor urut dua dari hasil Pemilu Presiden 2024. Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin telah menyerahkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi, mengusulkan pemungutan suara ulang dengan syarat tertentu, sementara Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga mengajukan tuntutan serupa dengan alasan yang mencakup kekhawatiran terhadap proses pencalonan dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Polemik ini mengungkapkan dinamika politik yang kompleks dan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional di Indonesia. Dengan berbagai tuduhan dan klaim yang diajukan, masyarakat menantikan keputusan MK yang akan menentukan arah masa depan kepemimpinan negara.(DN)
Baca informasi menarik lainnya di Google Berita
