Jakarta- Badan Pangan Nasional (NFA) telah merilis hasil penyusunan Atlas Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2023 (FSVA) dan Prevalensi Kurang Gizi (PoU). Berdasarkan hasil analisis, kerawanan pangan di beberapa daerah/kota mengalami perbaikan, hal ini menunjukkan kemajuan positif dalam situasi ketahanan pangan di Indonesia.
Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13% daerah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan pangan prioritas 1-3, turun menjadi 6 kabupaten/kota dibandingkan hasil FSVA tahun 2022 (74 kabupaten/kota) yang menyumbang 14% dari total wilayah Indonesia.
Menurut Ketua NFA Arief Prasetyo Adi, hal ini semakin mendekatkan kita pada pencapaian target pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2024 sebesar 12% atau sekitar 61 daerah/kota menghadapi kerawanan pangan.
“FSVA sekarang ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting, karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.” katanya.
Arif meyakini kerawanan pangan dan kemiskinan merupakan dua hal yang berkaitan erat, dan upaya pengentasan kemiskinan akan berdampak nyata dalam mengurangi kerawanan pangan di masyarakat. Lebih lanjut ia menyatakan, Indonesia juga menghadapi masalah kekurangan pangan.
Angka PoU pada tahun 2023 menurutnya mencapai 8,53%, menunjukkan adanya perbaikan dari awal 10,21% pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) dari 9,54% pada tahun 2022 menjadi saat ini sebesar 9,36%. Sejalan dengan Presiden Co Widodo yang mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Diketahui, jika dilihat dari angka kejadian kemiskinan di berbagai provinsi pada tahun 2023, Provinsi Papua memiliki angka kejadian kemiskinan terbesar yaitu sebesar 35,63%, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki angka kejadian kemiskinan terkecil yaitu sebesar 2,17%.
Sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2%), dan 5 provinsi (setara dengan 14,71%) berada di bawah target nasional. Provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.
Arief menegaskan, capaian FSVA dan PoU merupakan hasil kolaborasi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam intervensi pengendalian kerawanan pangan. Di antaranya bantuan pangan melalui FSVA dan PoU yang menyasar daerah rawan pangan di 22 kabupaten/kota, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta rumah tangga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, dan bantuan penanganan stunting kepada anak berupa telur dan ayam. (Red DN)
