Jakarta – Polda Metro Jaya mengungkap alasannya mengesampingkan Undang-Undang (UU) Pers dalam kasus dugaan hoaks Polri tak netral pada Pemilu 2024 dengan terlapor Aiman Witjaksono.
Alasan itu disampaikan dalam sidang praperadilan atas sah atau tidaknya penyitaan HP Aiman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (20/02/2024).
“Termohon menolak dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, yang pada intinya mendalilkan pemohon pada saat melakukan konferensi pers pada tanggal 11 November 2023 masih berstatus sebagai wartawan, yang mana informasi yang disampaikannya masih dilindungi oleh UU Pers sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana,” ujar Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Leonardus H Simarmata.
Leonardus mengatakan, Aiman telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 sejak 4 November 2023.
Dalam hal ini, KPU menetapkan Aiman sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Nilai Penyidik Polda Metro Jaya Lewati Batas Kewajaran Untuk Kasus Aiman
“Berdasarkan surat edaran dewan pers nomor 01/SEDP/XII/2022 tentang kemerdekaan pers yang bertanggung jawab untuk Pemilu 2024 yang berkualitas, yang mana dalam surat edaran tersebut wartawan yang terlibat dalam politik praktis harus mengundurkan diri secara permanen atau untuk sementara,” ujar dia.
“Sejak tanggal 4 november 2023, pemohon sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU RI sebagai daftar calon tetap atau DCT sebagai calon anggota legislatif dari Partai Perindo dan secara otomatis dirinya bukan lagi sebagai seorang wartawan, melainkan seorang politisi,” tambahnya.
Sedangkan pada 11 November 2023, Aiman menjadi salah satu narasumber saat TPN Ganjar-Mahfud menggelar jumpa pers.
“Wartawan tidak melakukan konferensi pers, (tapi) wartawan meliput jalannya konferensi pers,” ucap Leonardus. (DN-P)
