Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono berencana membuka keran ekspor benih lobster atau benur dengan menggaet Vietnam. Meski demikian Trenggono menyebut rencana ini masih akan dikaji dan akan ada syarat yang harus dipenuhi Vietnam untuk bisa mendapatkan benih lobster secara legal.
Nantinya investor dari Vietnam yang melakukan budi daya di Indonesia dan harus membayar secara resmi ke pemerintah Indonesia.
“kalau kamu melakukan budi daya di Indonesia, kemudian kita bisa melihat, kebutuhan BBL di sana kita bisa penuhi, tapi syaratnya mesti bayar secara resmi ke pemerintah Indonesia,” ungkap Trenggono Rabu (10/1/2024).
Trenggono memberikan contoh perhitungan, jika Indonesia bisa memenuhi kebutuhan bibit lobster ke Vietnam sebanyak 300 juta bibit, dengan harga Rp5.000 per bibit saja, maka Indonesia sudah bisa meraup untung hingga Rp1,5 triliun.
“(Nilai) Rp1,5 triliun itu jadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Itu manfaatnya besar gak? Besar,” ujarnya.
Trenggono menekankan, Vietnam merupakan negara yang tidak memiliki benih lobster, namun dengan benih lobster yang didapatinya secara ilegal dari Indonesia, nilai ekspor lobster Vietnam ke China mencapai US$2,5 miliar. Sedangkan Indonesia baru hanya US$ 10 juta dan paling banyak US$ 20 juta per tahun.
Sebelumnya, kebijakan larangan ekspor benih lobster telah berlaku sejak KKP dipimpin oleh Susi Pudjiastuti karena dianggap merugikan negara. Adapun larangan itu sempat dihentikan saat Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri KP pada 2020.
Namun, ekspor benur lobster kembali dilarang saat kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 17/2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah perairan Indonesia. Kini ekspor benur tengah dikaji untuk kembali dibuka. (Red DN)
