Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, sebut tidak ada aturan yang dilanggar presiden Jokowi soal statement membolehkan presiden dan menteri bisa berkampanye dan memihak salah satu calon presiden (Capres).
Juru bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chiko Hakim mengatakan, apa yang disampaikan presiden Jokowi tersebut tidak salah berdasarkan undang-undang.
“Artinya apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak salah berdasarkan UU,” kata Chiko Hakim dalam keterangannya, pada Rabu (24/01/2024).
Namun, lanjut Chiko, jika presiden Jokowi memihak pada pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, maka masyarakat akan menilai bahwa ada nepotisme yang semakin kental.
Karena menurutnya pada paslon nomor urut 2, putra sulung presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan Pemilu.
“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain akan makin kental, apalagi presiden mengampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak, Timnas AMIN: Itu Isu Lama Cawe-Cawe
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak salah satu calon presiden (Capres).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melakukan serah terima pesawat C-130J Super Hercules di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/01/2024).
Jokowi menyebut, presiden memiliki hak demokrasi dan hak politik sehingga boleh memihak pada salah satu Capres.
“Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak,” kata Jokowi.
Namun, lanjut Jokowi, pada saat melakukan kampanye presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujarnya. (Ilham)
