Jakarta- IKN rentan serangan militer, hal tersebut pernah diungkapkan oleh Andi Widjajanto selaku mantan Gubernur Lemhanas. Oleh karena itu diperlukan langkah antisipasi yang tepat dengan membangun sistem pertahanan negara yang akan menjaga stabilitas dan keamanan di Nusantara.
Sependapat dengan mantan Gubernur Lemhanas, pengamat militer dari ISESS (Institute for Security and Strategic Studies) juga mengungkapkan bahwa kondisi wilayah di IKN memang cukup rentan serangan militer. Meski demikian jika mengacu pada potensi ancaman, sebenarnya tidak ada lokasi yang aman.
Apa itu IKN
Kamu pasti sudah sering mendengar istilah IKN yang dikenal sebagai salah satu proyek ambisius untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN sendiri dianggap sebagai solusi untuk memajukan negara secara merata, di sisi lain posisinya ternyata juga dianggap rentan serangan militer.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia, IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini rencananya akan diresmikan pada perayaan HUT RI ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Sebelum membahas lebih jauh tentang topik IKN rentan serangan militer, ada baiknya kamu mengenal sejarah pembangunan IKN yang disebut-sebut sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Berikut ini penjelasannya:
1. Ide Pembangunan IKN di Era Soekarno
Seperti yang disebutkan sebelumnya, ide mengenai pembangunan IKN sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno. Pada tanggal 17 Juli 1957, Soekarno memiliki gagasan untuk membangun IKN modern di wilayah Palangkaraya.
Namun gagasan tersebut hanya merupakan sebuah wacana, karena pada tahun 1964 Presiden Soekarno justru menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni 1964.
2. Wacana Pemindahan IKN di Era Orde Baru
Pada tahun 1990-an atau di era Orde Baru, wacana mengenai pemindahan IKN juga muncul dan menjadi pembahasan hangat. Dalam wacana tersebut, IKN akan dipindahkan ke kawasan Jonggol. Namun seperti era sebelumnya, wacana tersebut tidak terwujud dan hilang begitu saja.
3. Wacana IKN di Era Susilo Bambang Yudhoyono
Wacana mengenai pemindahan IKN kembali muncul di era SBY karena kondisi kemacetan dan banjir yang sering melanda wilayah ibu kota Jakarta. Dalam wacana tersebut ada tiga opsi yang bisa dipilih, yaitu:
• Tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahannya dengan melakukan berbagai pembenahan.
• Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara namun pusat pemerintahannya dipindahkan ke wilayah lain di Indonesia.
• Opsi yang ketiga adalah membangun IKN yang baru.
4. Pembangunan IKN di Era Joko Widodo
Pada tahun 2019, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo wacana mengenai pembangunan IKN kembali diangkat dan dianggap sebagai solusi untuk memeratakan pembangunan di bidang ekonomi, populasi penduduk dan pembangunan secara menyeluruh di Indonesia.
Mengapa IKN Rentan Serangan Militer
Meskipun pembangunan IKN dianggap mampu memberikan solusi untuk pemerataan pembangunan, namun dari segi keamanan rupanya rawan mengalami gangguan atau rentan serangan militer. Salah satunya disebabkan lokasi IKN yang secara geografis berdekatan dengan ALKI II.
Lokasi IKN di Jalur Perdagangan Internasional
Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang lokasinya sangat strategis. Selain itu, lokasi IKN juga berdekatan dengan beberapa negara yang kekuatan alutsistanya sangat handal, mulai dari pesawat tempur hingga peluru kendali balistik.
Padahal seperti yang diketahui, semua ibu kota baru yang dibangun berbagai negara biasanya menjauhi garis pantai maupun perbatasan dengan wilayah negara lain. Kondisi geografis IKN saat ini yang berada di tepi laut menjadikannya lebih rentan untuk diserang dan mengalami gangguan atau ancaman.
Jarak Penajam yang menjadi lokasi IKN sendiri hanya sekitar 3 km dari Selat Makassar. Meskipun Jakarta yang menjadi ibu kota selama ini tidak jauh dari laut, namun ancaman dari luar bisa tereduksi dengan keberadaan Kepulauan Seribu maupun reklamasi pantai.
Jalur laut yang terbuka bagi lalu lintas dan perdagangan internasional tersebut membuat IKN rentan serangan karena bisa dilalui oleh kapal dari negara mana saja, termasuk kapal perang. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sudah diakui dunia.
Selain itu, IKN rentan serangan karena kondisi jalur laut di wilayah tersebut memiliki kedalaman hingga 2,5 km. Sementara lebar Selat Makassar sendiri mencapai 100 – 200 km sehingga memungkinkan kapal perang besar seperti kapal induk dan kapal perusak maupun kapal selam mudah untuk melewatinya.
Berada dalam Radius Kekuatan Udara China dan Amerika Serikat
Bukan hanya itu saja, lokasi IKN juga rawan mengalami gangguan eksternal karena berada dalam radius kekuatan udara China dan Amerika Serikat. Itulah mengapa untuk saat ini, sistem pertahanan di IKN dianggap masih belum siap.
Perlengkapan Alutsista untuk Pertahanan IKN Belum Siap
Kondisi sistem pertahanan di IKN yang belum siap juga dipengaruhi oleh kelengkapan alutsista yang dimiliki Indonesia. Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia melalui Kemenhan RI telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit pesawat jet tempur Rafale dari Perancis.
Pada tahap pertama baru akan didatangkan 6 unit pesawat, sementara 2 unit pesawat akan didatangkan pada tahun 2026. Selanjutnya pengiriman pesawat tempur dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030. Dengan Kondisi tersebut maka bisa dikatakan IKN rentan serangan udara.
Potensi Konflik China – Taiwan
Konflik yang semakin memanas antara China dan Taiwan turut berimbas pada kondisi IKN yang notabene belum siap 100% dalam sistem pertahanannya. Seperti yang diketahui, diperkirakan China akan melakukan serangan militer pada tahun 2027 ke Taiwan.
Sementara pada tahun tersebut, sistem pertahanan di IKN masih dalam tahap pembangunan sehingga cukup rentan serangan dan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.
Pentingnya Sistem Pertahanan dan Keamanan di Wilayah IKN
Jika kamu menyimak bagaimana wilayah IKN rentan serangan militer seperti yang dibahas sebelumnya, tentu sistem pertahanan dan keamanan menjadi hal penting yang harus dipersiapkan. Apalagi dalam RUU tentang IKN hampir tidak menyinggung masalah pertahanan dan keamanan nasional.
Pembahasan mengenai sistem pertahanan dan keamanan nasional pada RUU tersebut hanya terdapat pada pasal 19. Yaitu: “Pertahanan dan keamanan wilayah IKN dilaksanakan berdasarkan sistem, strategi pertahanan serta keamanan yang terintegrasi Rencana Induk IKN.
Demikian juga dalam naskah akademik RUU IKN yang hanya membahas tentang pertahanan dan keamanan pada dua alenia saja. Tentunya minimnya pembahasan tentang sistem pertahanan dan keamanan nasional pada IKN menjadi hal yang ironis.
Padahal sistem pertahanan dan keamanan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas IKN. Oleh karena itu sangat penting untuk mempersiapkan sistem pertahanan yang terbaik dengan membangun wilayah pertahanan di darat, di laut dan di udara.
Selain itu, akselerasi pengadaan alutsista juga dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai ancaman eksternal di IKN.
Fakta mengenai IKN rentan serangan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dengan proses pembangunan dan pemindahan yang hanya bisa dilakukan dalam jangka panjang, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di Kalimantan bisa dijadikan sebagai salah satu prioritas utama. (Red DN)
