Jakarta- Menilik program Jokowi yang dianggap gagal oleh pakar dan politikus selama masa jabatannya, presiden Jokowi memiliki program untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, beberapa ahli, politikus, dan anggota dewan menganggap bahwa tidak semua program tersebut berjalan sesuai rencana pemerintah. Program Jokowi yang gagal ini belum mencapai target meski periode pemerintahan presiden sudah hampir berakhir. Apa saja program yang dianggap gagal tersebut?
Pada periode jabatan Presiden Jokowi tahun 2015 – 2019, beberapa program pemerintahan dinilai gagal. Di periode jabatan selanjutnya, beberapa kegagalan juga diperkirakan akan terjadi karena belum tercapainya target hingga saat ini. Di bawah ini beberapa program Jokowi yang dianggap gagal.
1. Food Estate
Akhir-akhir ini, program Food Estate atau Lumbung Pangan sering menjadi perbincangan di media-media lokal maupun nasional. Isu ini terutama muncul setelah salah satu cawapres mengkritik program Jokowi tersebut.
Secara sederhana, program Jokowi ini berupa pengembangan pangan secara terintegrasi antara perkebunan, peternakan, dan pertanian dalam satu kawasan. Tujuan diadakannya program Food Estate adalah untuk menghindari kekurangan pasokan pangan nasional.
Food Estate dibangun di beberapa daerah. Beberapa contohnya adalah di Papua seluas 1,2 juta ha, Maluku seluas 190 ribu ha, dan Kalimantan Tengah seluas 180 ribu ha. Program Jokowi ini banyak menuai pro kontra karena masalah lingkungan, keberlanjutan, dan risiko kegagalan yang besar. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Lumbung Pangan tidaklah mudah.
Diperlukan 7 kali masa tanam bagi Lumbung Pangan untuk dapat memberikan hasil panen yang normal. Selain itu, pihak-pihak yang diberi wewenang terbukti melakukan kerusakan lingkungan dalam proses pembangunan Food Estate.
Banyak hutan, bahkan hutan lindung, yang rusak akibat pembukaan lahan untuk Lumbung Pangan. Hal ini diperparah dengan laporan PPATK yang menyebut bahwa dana sebesar 1 T dari hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik tertentu.
Kesimpulannya, bicara program Jokowi, keberhasilan Food Estate masih dipertanyakan dan risiko kegagalannya sangat besar. Risiko kegagalan ini dapat dilihat dari program Food Estate yang gagal pada masa presiden sebelumnya.
2. Kartu Prakerja
Salah satu program Jokowi yang diangggap gagal adalah program Kartu Prakerja. Saat pandemi COVID-19 melanda, pemerintah mengeluarkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk mengatasi masalah ekonomi yang menyertai pandemi tersebut.
Salah satu program ini adalah Kartu Prakerja. Program tersebut adalah pengganti program pelatihan dan bertujuan untuk meningkatkan skill masyarakat usia produktif dan memberikan bantuan modal bagi mereka.
Sehingga, mereka yang memperoleh bantuan ini dapat membuka usaha atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Pelatihan guna meningkatkan skill dilakukan secara online melalui platform tertentu, sedangkan bantuan modal ditransfer ke rekening anggota kartu Prakerja.
Banyak ahli dan politikus menilai pelaksanaan program Jokowi yang serba online ini hanya menghambur-hamburkan uang saja. Secara total, program ini bernilai Rp20 triliun. Namun, tidak semua dana tersebut tepat sasaran.
Seorang politisi PKS mengatakan bahwa nilai dana yang tidak tepat sasaran ini mencapai ratusan miliar. Selain itu, platform pelatihan program Kartu Prakerja menimbulkan konflik kepentingan. Program ini juga tidak disertai pengawasan.
Akibatnya, KPK merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Dengan demikian, program Kartu Prakerja bisa dibilang gagal dan hanya menghambur-hamburkan anggaran.
3. Gagal dalam Industrialisasi
Selain program Kartu Prakerja, program Industrialisasi juga termasuk dalam daftar program Jokowi yang dianggap gagal. Menurut ekonom kenamaan, Faisal Basri, Presiden Jokowi gagal dalam memacu industrialisasi.
Selama ini, presiden hanya fokus dalam pembangunan infrastruktur. Jadi, meski tingkat investasi di Indonesia terbilang tinggi di ASEAN, tapi sebagian besar investasi ini hanya diperuntukkan bagi sektor infrastruktur.
Sektor industri hanya memperoleh investasi sekitar 11% dari total investasi yang ada. Padahal, menurut Faisal, industrialisasi lebih mampu memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Gagal Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan meroket. Namun, janji tersebut sepertinya hanya sekedar janji belaka.
Pada era pemerintahan Jokowi tahun 2014-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di bawah target pemerintah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa program pertumbuhan ekonomi termasuk dalam daftar program Jokowi yang dianggap gagal.
Selain ekonomi yang tidak tumbuh sesuai target, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi saat era SBY. Pada masa Presiden SBY, rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2013 adalah 5,79% per tahun.
Selain itu, Presiden SBY juga mampu melunasi hutang Indonesia terhadap IMF. Jumlah total hutang dan bunga hutang yang dilunasi tersebut mencapai sekitar 13 miliar SDR.
Di sisi lain, selama pemerintahan era Presiden Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi 2014-2022 adalah 4,12%. Pertumbuhan ini tentu jauh dari kata meroket. Ekonom Faisal Basri juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari Malaysia dan Thailand.
5. Kegagalan dalam Kapasitas Fiskal dan Belanja Infrastruktur
Presiden Jokowi memiliki beberapa strategi anggaran. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan perpajakan agar ruang fiskal semakin luas guna memacu pembangunan infrastruktur.
Namun, pendapatan perpajakan di era Presiden Jokowi lebih rendah daripada saat era Presiden SBY. Padahal, Jokowi telah menerapkan tax amnesty pada tahun 2015 dan peningkatan tarif PPN pada tahun 2022.
Pada tahun 2015, rasio pendapatan pajak terhadap PDB adalah 10,8% dan pada tahun 2022 turun ke 10,1%. Saat era SBY, rata-rata rasio pendapatan pajak adalah 11,7%.
Akibat dari pendapatan pajak yang kurang maksimal pada era Presiden Jokowi, belanja modal atau infrastruktur pun juga rendah. Selama masa pemerintahannya, belanja modal rata-rata diperkirakan hanya 1,33% dari PDB.
6. Kegagalan dalam Memaksimalkan Pengentasan Kemiskinan
Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi jumlah penduduk miskin di Indonesia memang mengalami penurunan sekitar 2 juta orang. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin berjumlah 28,51 juta jiwa.
Pada tahun 2022, penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 26,36 juta orang. Meskipun jumlahnya turun, penurunan angka kemiskinan ini dinilai kurang maksimal jika dibandingkan dengan pengentasan kemiskinan era SBY.
Pada awal pemerintahan SBY atau tahun 2005, Indonesia memiliki 35,1 juta penduduk miskin. Di akhir masa jabatannya, SBY mampu memangkas jumlah penduduk miskin menjadi 27,73 juta jiwa. Itu artinya, SBY mampu mengentaskan lebih dari 7 juta orang dari garis kemiskinan.
Beberapa waktu lalu, almarhum Rizal Ramli berkata bahwa faktor utama lambatnya pengentasan kemiskinan adalah orientasi pembangunan era Jokowi dilakukan semata-mata karena project oriented dan tidak untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Pembangunan yang project oriented ini memungkinkan presiden untuk bagi-bagi proyek kepada pendukungnya. Sehingga, hanya mereka saja yang memperoleh uang atau dampak positif langsung dari proyek tersebut.
Di sisi lain, harga kebutuhan pokok semakin tinggi, subsidi pupuk dihapus, dan faktor lainnya membuat masyarakat miskin semakin terpuruk. Tingkat pengangguran pun juga tetap tinggi. Sejak tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tidak pernah kurang dari 5%.
Program Jokowi yang dianggap gagal ada beberapa macam. Beberapa program yang dinilai gagal adalah Food Estate dan Kartu Prakerja. Food Estate membutuhkan waktu sangat lama dan dana besar untuk berhasil. Program ini juga berisiko merusak lingkungan.
Sementara itu, Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan anggaran saja. Selain kegagalan pada dua proyek tersebut, Jokowi juga dinilai lambat dalam mengentaskan kemiskinan dan tidak mampu memacu pertumbuhan ekonomi. (Red DN)
