Miris! Inilah Daftar Pejabat Negara yang Ditangkap Karena Kasus Korupsi Sepanjang 2023

oleh -0 Dilihat
Miris! Inilah Daftar Pejabat Negara yang Ditangkap Karena Kasus Korupsi Sepanjang 2023
Pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 oleh KPK ini telah terdata sebanyak 85 kasus. (Ils)

Jakarta- Pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 oleh KPK ini telah terdata sebanyak 85 kasus. Sebagian besar merupakan kasus penyuapan. Korupsi hingga kini masih menjadi masalah besar yang selalu terjadi di pemerintahan Indonesia.

Dalam tahun 2023, panorama politik Indonesia tidak lepas dari sorotan tajam terkait kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat negara. Meskipun mengemuka sebagai pejabat, beberapa di antara mereka harus menghadapi realitas pahit ketika dituduh terlibat dalam perbuatan korupsi.

Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan transparansi dalam kepemimpinan, serta menunjukkan bahwa tantangan dalam memerangi korupsi di tingkat tinggi masih menjadi isu yang krusial dalam dinamika politik Indonesia. Simak daftar pejabat yang korupsi berikut:

Daftar Pejabat Negara yang Ditangkap Karena Kasus Korupsi Sepanjang 2023

Pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi
Foto: Ilustrasi (Canva)

Dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, masih ada beberapa orang yang ingin mengetahui tentang apa saja lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara? Lembaga utama yang menangani korupsi adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tentunya hal tersebut sangat miris, di mana banyak pengeluaran yang seharusnya untuk memfasilitasi rakyat malah dialihkan ke kantong pribadi. Hal tersebut telah dilakukan oleh pejabat yang korupsi di tahun 2023 ini. Simak deretan daftarnya berikut:

1. Rafael Alun Trisambodo (Pejabat Eselon III Kementerian Keuangan)

Rafael Alun
Foto: Antara

Pada Maret 2023, Rafael ditangkap atas penerimaan gratifikasi dalam pengurusan perpajakan tahun 2011-2023. Tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pejabat ini adalah pencucian uang. Lantas, sebenarnya apa kasus Rafael Alun Trisambodo?

Jaksa menuntut Rafael Alun Trisambodo dengan hukuman penjara 14 tahun karena dituduh menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa menyatakan bahwa Rafael secara sah terbukti bersalah dan mengakui melakukan tindak pidana korupsi.

2. Johnny G Plate (Menkominfo)

Johnny G Plate
Foto: Instagram

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, memulai serangkaian pengungkapan kasus korupsi di tahun 2023 dengan penangkapannya. Pada hari Rabu, 17 Mei 2023, ia resmi menjadi tersangka dalam kasus korupsi terkait penyediaan menara BTS 4G.

Johnny G Plate dinyatakan bersalah karena dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun. Konsekuensinya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp1 miliar, yang dapat digantikan dengan kurungan selama 12 bulan.

Pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 ini selain divonis penjara dan denda, Johnny G Plate juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar. Denda tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nilai korupsi yang telah dilakukan.

3. Yana Mulyana (Wali Kota Bandung)

Yana Mulyana (Wali Kota Bandung)
Foto: Wikipedia

Pada bulan Mei 2023, Yana diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap sejumlah Rp1,5 miliar dari beberapa pihak terkait dengan pengadaan CCTV dan layanan internet dalam inisiatif Bandung Smart City.

Yana diduga memanfaatkan kekuasaannya sebagai walikota untuk memanipulasi proses lelang dan menunjuk pemenang proyek senilai Rp39 miliar tersebut. Tentunya nominal tersebut sangat besar sekali dan merugikan warga dan juga negara.

4. Harno Trimadi (Pejabat Eselon II Kementerian Perhubungan)

Harno Trimadi
Foto: Antara

Pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 selanjutnya adalah Harno Trimadi yang merupakan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus Harno Trimadi adalah korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Pada bulan Juni 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Harno sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap sejumlah Rp1,9 miliar dari PT Waskita Karya terkait proyek pembangunan jalur kereta api tersebut yang direncanakan pada tahun 2021-2022.

5. Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian)

Syahrul Yasin Limpo
Foto: Instagram syasinlimpo

Pada Rabu, 11 Oktober 2023, KPK resmi menetapkan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian, beserta dua rekannya sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, KPK memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan SYL dan dua anak buahnya selama 40 hari. Diketahui juga bahwa dana tersebut diperoleh dari tahun 2020 silam.

6. Firli Bahuri (Ketua KPK)

Firli Bahuri
Foto: Instagram firlibahuriofficial

Pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 berikutnya adalah mantan ketua KPK. Kepolisian mengumumkan pada Rabu, 22 November 2023 bahwa Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, ia juga berisiko mendapatkan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

7. Eddy Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM)

Wamenkumham Prof Eddy
Foto: Instagram eddyhiariej

Pada tanggal 7 Desember 2023, KPK resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, bersama dua rekan kerjanya sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Dalam dugaan kasus tersebut, Eddy Hiariej diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Ia dan kedua rekannya diduga menerima suap sejumlah Rp8 miliar.

Dampak dari kasus ini, Eddy Hiariej memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Banyaknya kasus seperti ini, pasti akan muncul pertanyaan berapa jumlah pejabat politik yang terlibat kasus korupsi? Pastinya masih banyak lagi yang belum terungkap.

8. Henri Alfiandi (Kepala Badan SAR Nasional)

Henri Alfiandi
Foto: Wikipedia

Pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 kedelapan adalah Henri Alfiandi yang menjabat sebagai Kepala Badan SAR Nasional. Kasus korupsi ini meliputi penerimaan suap serta pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan pada tahun 2023.

9. Gazalba Saleh (Hakim Agung MA)

Hakim Agung Gazalba Saleh
Foto: Wikipedia

Hakim Agung MA, Gazalba Saleh, pada bulan September 2023 diumumkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp4,7 miliar dari PT Royalindo Investa Wijaya yang terkait dengan sengketa tanah rumah sakit di Makassar.

Dugaan tersebut mencakup keputusan Gazalba yang diduga dipengaruhi oleh keinginan PT Royalindo Investa Wijaya selaku pihak tergugat. Kasus ini tentunya merugikan masyarakat dan juga pihak rumah sakit yang berada di Makassar tersebut.

10. Ben Brahim S Bahat (Bupati Kapuas)

Ben Brahim S Bahat
Foto: Headline9

Ben Brahim S Bahat ditangkap oleh KPK pada bulan Agustus 2023 karena dicurigai menerima suap dari berbagai pihak yang terkait dengan perannya sebagai Bupati Kapuas. Ben menerima imbalan berupa uang, mobil, dan tanah dari banyak orang sebagai imbalan atas bantuan dan perlindungan yang diberikannya.

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat ternama di atas mencoreng hukum di Indonesia. Masyarakat menjadi semakin tidak percaya dengan banyak pejabat dikarenakan seringnya kasus tindak pidana dan selalu banyak di setiap tahunnya.

Deretan pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi sepanjang 2023 di atas mencoreng pemerintahan Indonesia. Terlebih lagi, kasus korupsi di negara ini selalu banyak di setiap tahunnya dan membuat masyarakat kurang merasa puas dengan kinerja pemerintah. (Red DN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.