Jakarta- Ketua Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis buka pintu Tim Pembela Prabowo-Gibran yang meminta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan di sidang perselisihan hasil Pemilu (PHPU) 2024.
Hal itu diungkapkan Todung saat diwawancarai di halaman Gedung MK RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (02/04/2024).
Todung mengaku, tidak mempersoalkan usulan untuk memanggil Kepala BIN pada sidang PHPU mendatang.
“Mereka kan minta Kepala BIN, ya silakan aja. Kita juga membuka pintu, kita tidak menolak, tidak menghalangi sama sekali,” kata Todung.
Menurutnya, pihaknya ingin menghadirkan pihak selain 4 Menteri dan DKPP untuk hadir pada sidang.
“Saya hanya ingin jangan hanya 4 Menteri itu, jangan hanya pihak DKPP, tapi hadirkan juga Kapolri, minimal itu,” ujarnya.
“Untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, mengenai magnitude pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye, selama pencoblosan dan selama penghitungan suara,” sambungnya.
Todung mengungkapkan, alasan untuk menghadirkan pihak-pihak selain 4 Menteri dan DKPP tersebut ialah untuk mengetahui netralitas pejabat.
“Yang 4 Menteri itukan bansos, Menkeu Mensos, Menko Perekonomian, kemudian Menko PMK, itu semuanya urusannya bansos.
Yang kita juga ingin lihat, bagaimana netralitas pejabat, terutama aparat kepolisian dan militer. untuk itu, kita minta kapolri,” ungkapnya.
“Kapolri ini sangat sulit untuk berkomunikasi, kita berapa kali mencoba bertemu dengan kapolri, kita tidak mendapat peluang untuk bertemu dengan kapolri. Mudah-mudahan kalau MK memanggil mereka, memanggil kapolri, dia akan datang itu kewajiban dia untuk datang,” pungkasnya. (Ilham)
