Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani tidak memberikan instruksi kepada Fraksi PDIP terkait hak angket.
Hal itu diungkapkan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/03/2024).
Puan menegaskan, bahwa dirinya tidak memberikan instruksi kepada Fraksi PDIP soal hak angket.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” tegasnya.
Menurutnya, penggunaan hak angket tersebut perlu dukungan politik bukan hanya keinginan politik yang berguna bagi masyarakat.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa saja. Tapi kita lihat dululah gimana di lapangannya apakah kemudian itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan menyebut, PDIP memang berharap hak angket dapat dilakukan, namun ada sejumlah aturan di MD3 yang harus dipenuhi.
“Ya PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan, kan ada aturannya di MD3 ada tata tertib, jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 Fraksi, kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana, sampai sekarang kan blm ada,” terangnya.
“Jadi ya kita liat yang paling tidak itu kalo memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu gimana di lapangan,” pungkasnya. (Ilham)
