Jakarta- Pernyataan kontroversial Jokowi selama menjabat sebagai wali kota Solo hingga presiden RI menuai banyak kritik dan kontroversi. Dalam artikel ini terdapat sebanyak delapan pernyataan yang bisa kamu simak dan pahami dengan baik sebagai suatu pengetahuan umum.
Pernyataan yang disampaikan oleh presiden RI yaitu Joko Widodo tidak jarang menimbulkan kontroversi. Hal tersebut didapatkan saat terdapat wawancara dan Jokowi menyampaikan opininya. Penasaran apa saja pernyataan kontroversi Jokowi? Simak selengkapnya di sini:
Jokowi memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Selama masa jabatannya, dia dikenal sebagai pemimpin yang vokal dan berfokus pada pembangunan infrastruktur kota serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Dilanjutkan di tahun 2012, Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berkat popularitasnya sebagai pemimpin yang vokal dan dekat dengan rakyat, Jokowi maju sebagai calon presiden pada tahun 2014 dan terpilih bersama Jusuf Kalla selaku wakilnya.
Jokowi menghadapi pemilihan umum kembali pada tahun 2019 dan berhasil mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Indonesia untuk periode kedua bersama dengan Ma’ruf Amin selaku wakil presiden. Namun, selama kepemimpinannya, terdapat beberapa pernyataan kontroversial seperti berikut:
1. Politik “Genderuwo”
Pada tanggal 9 November 2018, Presiden Joko Widodo mengkritik politikus yang sering menggunakan propaganda dan intimidasi untuk menakut-nakuti masyarakat, menyebutnya sebagai politik gerenduwo. Pernyataan kontroversialnya selama menjabat ini disebabkan oleh praktek politik yang salah.
Menurutnya, tindakan seperti itu dianggap tidak etis karena menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Presiden mengecam praktek politik yang memanfaatkan strategi tersebut dan menegaskan bahwa menciptakan ketidakpastian harus dihentikan.
Dalam pidatonya di Kabupaten Tegal, Joko Widodo mengajak para politikus untuk berhenti menciptakan suasana yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Presiden menekankan pentingnya menghindari praktik politik yang dapat merugikan masyarakat dan menyerukan agar suasana politik dijaga agar tetap kondusif.
2. Politik “Sontoloyo”
Pernyataan kontroversial orang nomor 1 di Indonesia ini selama menjabat pernah dikemukakan pada tanggal 23 Oktober 2018, Jokowi memberikan peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah terjebak oleh ucapan para politikus.
Menurutnya, banyak politikus yang dengan sengaja memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik jangka pendek. Dalam pidatonya ketika membagikan 5000 sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jokowi menekankan agar program-program pemerintah tidak dikaitkan dengan urusan politik.
Ayah Gibran ini berpendapat bahwa sertifikat tanah dan program serupa seharusnya diapresiasi dan dinilai berdasarkan manfaatnya, bukan sebagai alat politik. Salah satu pernyataan viral Jokowi ini pernah kontroversi pada masa itu.
3. “Saya Tabok!”
Pada tanggal 23 November 2018, presiden RI ini mengungkapkan rasa kekesalannya terkait tuduhan berita palsu atau hoaks yang dialamatkan kepadanya, terutama terkait isu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasalnya, isu tersebut sangat sering muncul dan dibicarakan oleh banyak politikus.
Beliau menyatakan bahwa terkadang dirinya merasa frustasi dan mengatakan bahwa jika mungkin, ia ingin “menabok” orang yang membuat tuduhan semacam itu, menegaskan bahwa selama empat tahun jabatannya, dirinya terus dihadapkan pada isu-isu semacam itu.
Irma Suryani Chaniago, Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menjelaskan bahwa pernyataan Joko Widodo tersebut muncul karena beliau merasa bahwa omongan dari politikus oposisi seringkali tidak didukung oleh data dan bersifat tidak konstruktif.
4. “Cawe-Cawe” Pemilu 2024
Pernyataan kontroversial selama menjabat selanjutnya seputar pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang. Terlebih lagi, salah satu calon wakil presiden dengan nomor urut 2 merupakan anak kandung Presiden.
Pada tanggal 4 Mei 2023, Jokowi menyampaikan bahwa ia tidak ingin campur tangan atau “cawe-cawe” dalam urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), mengingat hal tersebut menjadi urusan partai politik atau koalisi partai.
Pernyataan ini merujuk pada pertemuan pada 2 Mei 2023 dengan enam ketua partai politik di Istana, di mana Joko Widodo telah menyampaikan pesan serupa sebelumnya. Namun, tidak jauh setelah itu, pernyataannya berbanding terbalik dari sebelumnya.
29 Mei 2023, Jokowi menyatakan bahwa dia “harus cawe-cawe” dalam Pemilu 2024, seperti yang dikutip oleh media massa seperti Tempo. Setelah pernyataan kontroversial dari Presiden tersebut langsung diklarifikasi.
Setelahnya, pihak protokoler Istana memberikan klarifikasi bahwa dalam konteks ini, “cawe-cawe” dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pemilu serentak 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan adil.
5. Merestui Gibran Menjadi Cawapres Prabowo
Pada tanggal 22 Oktober 2023, Jokowi menyatakan bahwa tugas orangtua hanyalah mendoakan dan merestui. Pernyataan ini muncul dalam konteks di mana Gibran diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden.
Berbanding terbalik pada pernyataannya tanggal 4 Mei 2023 bahwa memasangkan Gibran dengan Prabowo kurang tepat. Menurutnya, usia Gibran belum memenuhi syarat, dan yang kedua, Gibran baru dua tahun menjabat sebagai wali kota. Jokowi menganggap hal tersebut tidak logis
6. Kritik Program BLT Pemerintahan SBY
Pada tanggal 28 Maret 2012, Jokowi mengkritik kebijakan pemerintah SBY terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan menyatakan bahwa memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat akan mendidik mereka hanya menjadi tangan yang mengharapkan bantuan saja.
Lalu, pada bulan September 2022, Jokowi menyatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Pada saat itu, jumlah penerima BLT subsidi BBM di seluruh Indonesia mencapai 20,6 juta.
Padahal kedua program tersebut bertujuan untuk sama-sama memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan ini cukup kontroversi dikarenakan ujung-ujungnya BBM subsidi juga bisa dikatakan adalah salah satu bentuk dari BLT.
7. Kampanye Pemerintahan “Ramping”
Pernyataan kontroversial presiden selama menjabat berikutnya adalah saat debat capres-cawapres 2014, Jokowi menyampaikan pentingnya pemimpin negara bebas dari tekanan partai dan menghindari perilaku koruptif. Disampaikan bahwa ingin membangun koalisi yang ramping tanpa banyak partai bergabung.
Dalam perjalanannya, koalisi pemerintahan ia berhasil mendominasi hingga 80% suara di parlemen. Pada 24 Oktober 2019, di Istana Kepresidenan, Jokowi menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada konsep oposisi seperti di negara lain; demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.
8. Isu Mengenai Penundaan Pemilu dan 3 Periode
Pada 2 Desember 2019, presiden menyatakan di Istana Merdeka bahwa jika ada yang mengusulkan hal tersebut, menurutnya, ada tiga motif yang mungkin, yaitu ingin menampar wajahnya, mencari perhatian, atau mencoba menjatuhkannya. Ini dilaporkan oleh Kompas.
Tiga tahun kemudian, pada 4 Mei 2022, dirinya meresponsnya dengan sikap yang sedikit lebih lunak. Hal ini terjadi karena adanya pembahasan penundaan pemilu atau tiga periode oleh sejumlah elit politik. Menurutnya, ini merupakan bagian dari demokrasi.
Pernyataan kontroversial Jokowi selama menjabat presiden menuai kontroversi, salah satunya adalah mengatakan “Dalam demokrasi, setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi, ketika sampai pada pelaksanaannya, semua harus patuh dan tunduk pada konstitusi,” ujarnya di Istana Bogor.
Berbagai pernyataan kontroversial JokoWidodo selama menjabat sebagai wali kota Solo hingga presiden RI telah dijelaskan secara lengkap melalui ulasan di atas. Pernyataan tersebut diperoleh dari wawancara dan langsung disampaikan oleh Presiden. (Red DN)
